Seluruh Fraksi mengapresiasi dan memberikan masukan atas RAPBD Tahun 2023. [alimun hakim/bhirawa]
Fraksi Golkar Soroti Tiga Perusahaan Daerah
Seluruh Fraksi mengapresiasi dan memberikan masukan atas RAPBD Tahun 2023. [alimun hakim/bhirawa]
Lamongan, bhirawa
Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Kab. Lamongan atas Rencana Pembangunan Daerah dari berbagai bidang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 telah disampaikan pada Paripurna DPRD Lamongan hari ke – II di Gedung Dewan, Rabu (3/11).
Seluruh Fraksi mengapresiasi dan memberikan masukan terhadap komposisi APBD sebagai instrumen perencanaan keuangan yang sentral untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.
Dengan memperhatikan perubahan asumsi-asumsi sesuai dengan keadaan yang terjadi, dan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pada Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 di ditargetkan sebesar 3 Triliun.
Dibandingkan tahun 2022 target tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang naik 2%, Pendapatan Transfer naik sebesar 4%, dan Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 50%.
Juru Bicara (jubir) Fraksi PDI Perjuangan Abdul Somad pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Lamongan di tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk bidang kesehatan, dengan kebijakan tersebut telah membawa Lamongan menorehkan prestasi dan pengentasan berbagai permasalahan kesehatan terutama Covid-19.
Hal senada juga disampaikan Sri Setyowatis selaku jubir Fraksi Demokrat, atas upaya Pemkab Lamongan meningkatan derajat masyarakat.
“Fraksi Demokrat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Lamongan atas penuntasan pengadaan armada unit mobil sehat di 474 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lamongan, peresmian RSUD Karangkembang Babat, dan rencana pembangunan RSU di Brondong,” kata Sri Setyowatis
Melihat keberhasilan Pemkab Lamongan di tahun 2022 dengan memfokuskan di bidang kesehatan, di tahun 2023 mendatang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 7 fraksi menyampaikan pandangannya terkait upaya peningkatan efisiensi, efektifitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pandangan tersebut termuat dalam berbagai bidang, diantaranya, di bidang pertanian, kesehatan, Infrastruktur, Bidang Pendidikan dan Olah Raga, Ekonomi, dan Pelayanan Publik.
“Secara keseluruhan, Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 mengalami peningkatan 2 persen. Namun demikian, kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer,” kata Imam selaku Jubir Fraksi Gerindra
Sehingga, fraksi-fraksi berpandangan APBD sebagai salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih dari itu, APBD sudah sepatutnya dijabarkan secara kualitatif dari tujuan pemerintah daerah dan memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai.
Dengan demikian alokasi dana bisa bermanfaat dan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud keberhasilan. Sedangkan, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu kreatif dan optimis dengan potensi-potensi pendapatan daerah yang masih sangat mungkin dapat ditingkatkan baik itu pada pos Pendapatan Asli Daerah maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti Tiga Perusahaan Daerah yang perlu ada perhatian khusus. Terlebih yakni pada PD Aneka Usaha Lamongan Jaya. Dengan harapann kedepan mampu memberikan kontribusi pendapatan yang lebih maksimal.
“Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya dalam peningkatan dengan perkiraan yang terukur dan rasional mengingat sudah ada peningkatan ekonomi, dengan mulai normalnya pertumbuhan ekonomi maka akan berpengaruh kepada pendapatan daerah,” ujar Jubirnya Tulus Santoso.
Sedangkan, lanjutnya, pada Pendapatan Transfer antar daerah, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah propinsi jawa timur, sehingga alokasi anggaran untuk Bantuan Keuangan propinsi bisa meningkat dari yang direncanakan.
Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dimana belanja yang langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat baik itu belanja hibah, belanja bantuan social, belanja modal dan belanja transfer yang direncanakan sangat maksimal.
Namun demikian Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih mencermati kembali pada pos belanja barang dan jasa pada peruntukan jasa ketersedian pelayanan dan belanja pemberian uang kepada pihak ketiga atau masyarakat, mengingat belanja barang dan jasa direncanakan mengalami penurunan sebesar 10 persen.
Sedangkan pada belanja bantuan sosial direncanakan mengalami peningkatan sebesar 41 persen, terkait dengan peningkatan ini, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program rumah sehat guna pengentasan kemiskinan kiranya dapat dilaksanakan dengan cermat sehingga tidak muncul terjadinya resiko sosial.
Demikian pandangan umum ini disampaikan, Fraksi Partai Golkar berharap APBD tahun anggaran 2023 dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik itu dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Sehingga mampu merespon tuntutan masyarakat serta menjaga kesinambungan berbagai program pembangunan beserta akselerasinya, sehingga sesuai dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Lamongan tahun anggara 2023 yaitu “Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Yang Inklusif. [aha.dre]