ADVERTISEMENT
Pemprov DKI Jakarta merestrukturisasi nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 menjadi Rp 80,57 triliun. Angka ini mengalami pengurangan Rp 5 triliun dibandingkan rancangan KUA-PPAS yang diajukan sebelumnya.
“Restrukturisasi dari total APBD dari semula Rp 85,5 triliun menjadi Rp 80,67 triliun,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania saat memaparkan rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022).
Salah satu pagu indikatif yang mengalami perubahan ialah penanggulangan banjir. Atikah merinci awalnya pihaknya mengajukan anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 3,63 triliun. Namun kini angkanya mengalami penambahan menjadi Rp 3,72 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terdapat penambahan dalam postur dan pagu indikatif menjadi Rp 3,72 T untuk mengakomodasi hal-hal yang disampaikan pada rapat sebelumnya. Target prioritas 2023 kegiatan-kegiatan yang kita fokuskan untuk penanganan banjir terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa OPD,” terangnya.
Selain itu, ada pagu indikatif yang mengalami pengurangan nilai. Salah satunya penanganan kemacetan dari sebelumnya Rp 9,3 triliun kini mengalami restrukturisasi menjadi Rp 8,5 triliun.
Di samping itu, restrukturisasi juga mempengaruhi besaran total belanja mendukung prioritas pembangunan dari sebelumnya Rp 54,68 triliun menjadi Rp 51,28 triliun. Kemudian total belanja daerah dari sebelumnya Rp 77,37 triliun menjadi Rp 72,32 triliun.
Berikut rincian 8 prioritas dan 12 target pembangunan 2023 yang telah direstrukturisasi:
1. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas
– Pagu indikatif: dari sebelumnya Rp 19,24 triliun menjadi Rp 18,37 triliun
– target: pemenuhan layanan dasar perkotaan 69,06 persen
– Kegiatan strategis: penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, tata ruang, penanganan sampah, air bersih, air limbah dan hunian
2. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja
– Pagu indikatif: tetap Rp 170 miliar
– Target: tingkat pengangguran terbuka 8,21 persen
– Kegiatan strategis: kewirausahaan dan ketenagakerjaan
3. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah
– Pagu indikatif: dari sebelumnya Rp 369 miliar menjadi Rp 352 triliun
– Target: laju pertumbuhan ekonomi 5,4-6,2 persen
– Kegiatan strategis: ekonomi, kreatif, investasi dan pariwisata
4. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon
– Pagu indikatif: dari sebelumnya Rp 1,31 triliun menjadi Rp 1,21 triliun
– Target: IKLH 54,93 serta persentase penurunan emisi gas rumah kaca 19,3 persen
– Kegiatan strategis: ruang terbuka hijau, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan ekonomi pesisir
5. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial
– Pagu indikatif: dari sebelumnya Rp 1,78 triliun menjadi Rp 1,94 triliun
– Target: tingkat kemiskinan 4,13 persen, rasio gini 0,411 serta tingkat kemiskinan ekstrem 1,06 persen
– Kegiatan strategis: bantuan sosial
6. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat
– Pagu indikatif: tetap Rp 610 miliar
– target: indeks Kepuasan Masyarakat 88,5
– Kegiatan strategis: pelayanan publik
7. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat
– Pagu indikatif: dari sebelumnya Rp 19,82 triliun menjadi Rp 17,98 triliun
– Target: indeks Dimensi Pendidikan 12,14
– Kegiatan strategis: pendidikan
8. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan
– Pagu indikatif: dari sebelumnya Rp 11,21 T menjadi Rp 10,64 triliun
– Target: AHH 73,21 tahun, prevalensi stunting balita 13,7 persen
– Kegiatan strategis: kesehatan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT