Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak pengelola tambang menghentikan pengerukan lahan yang tidak berizin. Aktivitas tersebut diduga menjadi penyebab longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Pembukaan lahan di Gunung Tolong tidak berizin. Pernah ada pemberitahuan dari pengelola, tetapi kami tegaskan untuk tidak ada aktivitas di sana (Gunung Tolong),” ungkap Camat Bacukiki Barat, Fitriany saat dikonfirmasi detikSulsel, Rabu (28/9/2022).
Aktivitas tambang tanpa izin tersebut terjadi di Gunung Tolong, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Fitriany menegaskan, pemerintah telah menegur dan mendesak dilakukan pemulihan pasca longsor.
Fitriany mengakui warga memang mengeluhkan aktivitas pembukaan dan pengerukan di Gunung Tolong berdampak terhadap mereka. Apalagi di wilayah tambang tersebut sempat terjadi longsor pada Kamis (22/9) lalu.
“Terakhir memang paling dikeluhkan pengerukan di situ sebab terjadi longsor di sana beberapa hari yang lalu (Gunung Tolong),” bebernya.
Dia mengaku telah berkoordinasi sejak awal dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengerukan di Gunung Tolong. Informasi terakhir pascaterjadi longsor, pengelola diminta untuk melakukan pemulihan lahan.
“Progres terakhir pengelola di situ diberikan surat oleh DLH. Isinya pengelola harus melakukan pemulihan selama 60 hari ke depan akibat dampak pengerukan yang terjadi (longsor),” bebernya.
Diberitakan sebelumnya, empat rumah di Kota Parepare tertimbun longsor yang dipicu hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Akibatnya, ada 17 warga dievakuasi di lokasi kejadian.
Insiden tersebut terjadi di Jalan Gunung Tolong-Jalan M. Subair, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Rabu (21/9/2022) sekitar pukul 17.49 Wita. Material timbunan proyek yang posisinya di atas rumah warga longsor saat hujan deras.
“Iya, itu tadi ada longsor di Kelurahan Lumpue. Ada empat rumah terdampak atau 17 orang yang kita evakuasi,” ungkap Komandan Pos SAR Parepare, Dadang Tarkaz dikonfirmasi detikSulsel, Rabu (21/9).
