BOGOR-KITA.com, CIAWI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2023 dan arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills, Kamis (13/10/2022).
Hal itu dilakukan untuk menyelaraskan penyusunan prioritas pembangunan tahun 2023 dengan RAPBD tahun 2023, guna mencapai target visi misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan APBD diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, sehingga kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023, diarahkan antara lain untuk peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan pemasaran, serta peningkatan dunia usaha.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pedoman penyusunan APBD sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak, mulai dari penyusunan hingga penetapan berdasarkan KUA dan PPAS, target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, agar penyusunan APBD Kabupaten Bogor efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin bersama-sama menyisir penyusunan APBD, mana saja program target kegiatan yang belum terlaksana dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bogor. Kita adalah tim, satu keluarga besar Pemerintah Kabupaten Bogor, mari kita sepakati, laksanakan bersama-sama sehingga pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 bisa sukses dan berjalan dengan baik,” tegas Plt Bupati Bogor.
Lanjut Plt Bupati Bogor menjelaskan, untuk menyukseskan visi misi Pemerintahan Kabupaten Bogor tahun 2023 perlu memperhatikan capaian indikator kinerja daerah.
“Proses perencanaan penganggaran harus terukur, proses pengadaan barang dan jasa sistemnya diperketat dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya ditingkatkan, kemudian layanan perizinan dipermudah. Lalu promosi dan mutasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem, mengoptimalkan manajemen aset dan pendapatan,” terangnya.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, berbagai tantangan dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor, mulai dari bencana alam, bencana non alam pandemi Covid-19, penyakit kuku dan mulut serta tahun 2023 pemerintah pusat memprediksi akan menghadapi resesi ekonomi. “Mudah-mudahan kita kuat dan tidak terjadi,” harapnya.
Menurutnya, pencapaian target-target RPJMD 2018-2023 tetap harus dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya melalui penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Salah satu tolak ukurnya adalah pencapaian indikator makro pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan, selain itu penerapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor yang terdapat 31 indikator mulai dari indeks pendidikan, kesehatan sampai dengan persentase warisan budaya tak benda.
“Terobosan belanja pembangunan terus kami lakukan melalui berbagai cara, mulai dari Samisade, Kartu Bodas, Beasiswa Pancakarsa. Alhamdulilah walaupun kami dihadapkan dengan berbagai tantangan bencana, tapi target-target dapat tercapai oleh Bupati dan Wakil Bupati, bahkan tahun lalu pendapatan kita surplus, walaupun dalam kondisi pandemi. Ini tentunya atas kerja keras kita semua, hari ini kita tetap fokus bekerja demi masyarakat Kabupaten Bogor,” jelas Sekda.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menuturkan tentang potret RAPBD tahun 2023, rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 5,10%, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 6,47%. Pada Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 6,4 trilyun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar 7,07 trilyun, serta pembiayaan netto diproyeksikan sebesar 370 milyar.
“Untuk kemandirian keuangan tahun 2022 kita mencapai 40,77% yaitu rasio total PAD dibagi dengan total pendapatan, sedangkan total PAD dibagi total belanja kita berada di angka 37,94%. Kemandirian keuangan ini menunjukkan kemampuan Pemda untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien,” tutup Kepala BPKAD.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.
Siaran Langsung Liga Inggris: Tottenham Uji Liverpool, Chelsea Coba Redam Arsenal The Gunners
Kadin dan Swiss-Belinn Bogor Berikan Bantuan Untuk Bencana Alam, Ini Kata Karina Soerbakti
Pemdes Ciseeng Manfaatkan Samisade untuk Bangun Infrastruktur Di 3 Kampung
Program Ketuk Pintu Dompet Dhuafa Waspada Sasar Buruh Ikat Sapu Lidi
Gugatan Pemilik Angkot Yang Ditarik Paksa Terhadap Leasing Berujung Damai di PN Bogor
Rifki Alaydrus Desak Pemkot Perhatikan Ruang Pelayanan SLRT Milik Dinsos
Koni Kota Bogor Siapkan ‘Uang Kepret’ Rp500 Juta Untuk Peraih Medali Emas Porprov
Bebas Cemas dari Risiko Kecelakaan Kerja dan Kematian, Nasabah BPRS HIK Insan Cita Kini Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan
Resesi Global 2023: Optimis atau Pesimis?
Akademisi IPB University: Masa Depan Pertanian Berada di Pundak Generasi Muda
Bima Arya Bicara Strategi Hadapi Krisis Global di Rakernas JKPI
Plt. Bupati Bogor Harap Linmas Jadi Garda Terdepan Ciptakan Kondusivitas Pemilu Serentak 2024
33 Atlet NPCI Kabupaten Bogor Ikut Pelatcab Jelang Peparda VI Jabar
Banggar DPRD Bakal Perjuangkan Kenaikan Anggaran KPAD Kabupaten Bogor
GID Tahun 2022, Pemkab Bogor Lahirkan Inovator dengan Karya Aplikatif
Samisade Cair, Pemdes Kuripan Bangun Jalan Desa Dan TPT
Dishub Sebut Belum Terima Permohonan Izin Lalin Mie Gacoan dan Bajawa
PW Muslimat NU DKI Jakarta 2022 – 2027 Dilantik
Copyright © 2010 Bogor-kita