WartaDepok.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan apresiasi kepada Walikota Depok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok yang telah menjabarkan lebih lanjut Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran (PPA) yang telah dibahas dan disetujui bersama Badan Anggaran DPRD pada pembahasan terdahulu, ke dalam Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023.
Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dinamika. Pemerintah Pusat lewat Menteri Keuangan telah memberikan peringatan akan potensi Krisis Ekonomi Global yang melanda dunia, baik disebabkan belum pulihnya perekonomian setelah dilanda pandemi selama dua tahun terakhir, kemudian disusul perang Rusia dan Ukraina yang memicu ketegangan kawasan dan menghambat jalur distribusi dan supply energi dan bahan baku lainnya, yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia, gejolak harga barang komoditi dan menimbulkan inflasi di berbagai negara.
Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Ditambah lagi kondisi perpolitikan nasional yang mulai hangat menjelang tahun 2024 nanti.
Di tengah potensi krisis ekonomi global dan dampaknya secara nasional ini, Fraksi PKS tetap optimis dan mendorong Pemerintah Kota Depok untuk mengambil inisiatif pembangunan yang bersifat lokal, dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat, bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta berbagai potensi lain, agar rencana pembangunan kota Depok yang tercermin dalam RAPBD tahun 2023 ini, dapat menjawab tantangan tersebut.
Di dalam Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok tahun 2023 telah dijelaskan bahwa RAPBD 2023 ini mengangkat tema “Meningkatkan Kehidupan Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera, melalui Peningkatan Pelayanan Dasar dengan Fokus Tematik Peningkatan Infrastuktur Dasar Perkotaan dan Pemulihan Ekonomi Daerah” lewat 5 strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok.
Hal tersebut yakni menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya beli masyarakat, perbaikan infrastuktur ekonomi kota, sistem dan jaringan distribusi barang, lalu pengembangan pasar dalam dan luar negeri, melalui Festival Ekonomi Kreatif, menciptakan Iklim Investasi yang Terbuka dan Efisien melalui kemudahan layanan perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusatpusat pertumbuhan baru dan mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain, serta kerjasama pembangunan melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, CSR, RKPD Kemitraan dan pemanfaatan aset daerah, serta pembangunan BUMD Kota Depok.
Fraksi PKS memandang pentingnya keterpaduan berbagai program lintas urusan dan lintas OPD yang saling berkaitan di dalam merealisasikan program tematik dan arah kebijakan Pembangunan 2023 ini.
Jangan sampai ego sektoral dan urusan parsial tiap OPD menjadi hambatan dalam sinergitas lintas OPD untuk merealisasikan program tematik Pembangunan Kota Depok tahun 2023 tersebut. Fraksi PKS mendorong peran aktif Bappeda dan Sekretariat Daerah di dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan program kegiatan lintas OPD, agar dapat terintegrasi dan saling bersinergi untuk mendukung realisasi Program Tematik Pembangunan Kota Depok tahun 2023.
Setelah mempelajari Nota Keuangan dan Raperda APBD kota Depok tahun anggaran 2023, Fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan umum.
Yang pertama, secara umum Fraksi PKS mengapresiasi RAPBD tahun 2023 ini, yang mengalami peningkatan dari RAPBD tahun 2022. Kemudian yang kedua, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sekitar 7,65% dari Rp1,477 Triliun (Satu Koma Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Triliun Rupiah) menjadi Rp1,590
Triliun (Satu Koma Lima Ratus Sembilan Puluh Triliun Rupiah). Target PAD tahun 2023 ini memberikan kontribusi 47% dari total target Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp3,404 Triliun. Lebih tinggi dari Dana Transfer Pusat tahun 2023 sebesar Rp1,214 Triliun (sekitar 36%). Hal ini semakin menguatkan posisi kemandirian Fiskal Daerah Kota Depok yang semakin membaik.
Lebih lanjut Fraksi PKS mengapresiasi dan mendukung program GO 2T dari pemerintah kota Depok, untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 sebesar Rp 2 triliun. Inovasi program ini in sya Allah dapat tercapai dengan kerjasama yang baik antar OPD, pemanfaatan teknologi informasi, kedisiplinan birokrat, serta partisipasi yang baik dari dunia usaha.
Dari sisi Belanja Daerah meningkat sekitar 7,14% dari RAPBD 2022 sebesar Rp3,625 Triliun (Tiga Koma Enam Ratus Dua Puluh Lima Triliun Rupiah) menjadi Rp3,884 Triliun (Tiga Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Triliun Rupiah) pada RAPBD 2023. Peningkatan ini diharapkan memiliki dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Catatan Fraksi PKS pada komposisi Belanja Operasi yang masih cukup dominan (74%) dibanding Belanja Modal (25%). Diharapkan ke depan alokasi Belanja Modal dapat lebih meningkat komposisi nya, karena berkait langsung dengan pembangunan sarana prasarana fisik, berupa jalan, jembatan, irigasi, gedung, bangunan, tanah, peralatan, mesin, dan sebagainya.
Untuk Dinas PUPR, OPD pengampu bidang infrastruktur, hendaknya dapat memetakan dan merangkai dengan baik seluruh usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan, sehingga terbangun infrastruktur yang tersambung, teratur, dan estetik. Usulan bottom up dari masyarakat hendaknya juga diselaraskan dengan kajian teknokratif yang menjadi kebutuhan utama kota, sehingga dapat memberikan multiplier effect secara positif dan maksimal. Alokasi anggaran dapat lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan kota.
Lalu mengenai perencanaan pembangunan dan Tata Ruang Kota hendaknya bersifat futuristik, dalam arti mampu mengantisipasi dampak tingginya angka pertumbuhan penduduk sekitar 3,6% per tahun, yang membutuhkan daya dukung sarana prasarana kota yang memadai. Kepadatan penduduk berimbas pada kemacetan yang semakin memprihatinkan, masalah sampah, banjir, kebutuhan sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan lainnya. Jangan hanya mengejar target PAD dari Retribusi Izin Bangunan, tapi mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Pembangunan juga penting memberikan kenyamanan dan daya dukung lain yang memadai bagi masyarakat.
Kemudian yang terakhir, untuk alokasi Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Air Minum Tirta Asasta, Fraksi PKS mengingatkan kembali agar alokasi modal daerah untuk investasi peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, serta pemeliharaan dan pelayanan lainnya, hendaknya benar-benar berbasis data dan prediksi kebutuhan warga/pelanggan, agar investasi tepat sasaran, efektif dan efisien. Investasi ini hendaknya juga memperhatikan kepentingan imbal investasi bagi pemerintah daerah berupa deviden keuntungan usaha serta kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Depok.
Itulah masukan awal dari Fraksi PKS. Adapun masukan lebih lanjut dan terinci kami percayakan melalui anggota fraksi kami yang ditugaskan untuk menjadi anggota Badan Anggaran yang akan Membahas Raperda APBD 2023 ini.
Kami sampaikan selamat bertugas kepada Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Your email address will not be published.