Reporter : Ainur Rohim
Rencananya pada 18-20 Nopember 2022 dihelat muktamar Muhammadiyah ke-48 di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng). Gelaran akbar ormas Islam Modernis yang didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta ini memiliki makna penting menjelang pesta demokrasi pada bulan Februari 2024 mendatang.
Didirikan pada 12 Nopember 1912 di Kampung Kauman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Muhammadiyah merepresentasikan kekuatan komunitas Islam Modernis di Indonesia: Komunitas Islam yang menganjurkan dan memperjuangkan purifikasi dan dinamisasi ajaran Islam yang merujuk pada keotentikan ajaran Islam di satu sisi (merujuk pada Al Qur’an dan Al Hadits), dan melakukan pembaruan untuk kemajuan hidup umat manusia di sisi lain, terutama umat muslim dalam perkembangan zaman.
Karena itu, merujuk pada pendapat Haedar Nashir (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), karakteristik yang tak bisa dipisahkan dari Muhammadiyah adalah sebagai sebuah gerakan tajdid yang bermakna dua hal. Pertama, gerakan purifikasi (pemurnian) dan gerakan dinamisasi (pembaruan). Kedua gerakan tersebut rujukan utamanya adalah Al Qur’an dan Al Hadits.
Munculnya gerakan Muhammadiyah di Indonesia di awal abad 20 dipandegani ulama dari komunitas Islam Modernis yang cukup lama menimba ilmu pengetahuan agama Islam di Timur Tengah, terutama di Makkah dan Madinah. Kiai Ahmad Dahlan cukup lama bermukim dan nyantri ke sejumlah ulama Islam dari sejumlah negara yang berada dan bermukim di Makkah.
Gerakan Muhammadiyah di Indonesia tak mungkin dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam yang berlangsung di Timur Tengah, Asia Selatan (Pakistan), Afrika Utara, dan banyak negara lain yang warganya beragama Islam di akhir abad 19 dan awal abad 20.
Dinamika pemikiran pembaruan Islam di kawasan Timur Tengah pada akhir abad 19 dan awal abad 20 oleh Muhammad Bin Abdul Wahab dari Arab Saudi, Jamaluddin Al Afghani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, serta banyak pemikir dan ulama Islam lainnya memberikan pengaruh luas dan kuat di banyak negara berpenduduk muslim, seperti Indonesia: wilayah di kawasan Asia Tenggara yang selama ratusan tahun di bawah kolonialisme dan imperialisme Belanda yang non-muslim.
Sentuhan langsung Kiai Ahmad Dahlan dengan banyak pemikir dan ulama Modernis itu mendorong perlunya gerakan secara terstruktur dan terorganisasi dalam konteks mengaktualisasikan ajaran Islam seperti di era Rasulullah Muhammad SAW dan empat khalifah pasca-wafatnya Rasulullah SAW: Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abu Thalib.
Dalam perspektif demikian, organisasi Muhammadiyah dibentuk dan didirikan Kiai Ahmad Dahlan pada 12 Nopember 1912 di Kota Yogyakarta. Nama Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Nama tersebut atas usulan santri Kiai Ahmad Dahlan bernama Muhammad Sangidu.
Sejak kelahirannya pada Nopember 1912 hingga sekarang, telah terjadi 15 kali suksesi kepemimpinan kepengurusan puncak Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan adalah pendiri dan sekaligus pimpinan pertama Muhammadiyah. Dia memegang dan mengendalikan roda organisasi ini sejak 1912 hingga 1923.
Dr H Haedar Nashir, seorang intelektual Islam dan ulama adalah pimpinan puncak (ketua umum PP) ke 15 di struktur organisasi Muhammadiyah. Haedar, tokoh Islam Modernis kelahiran Kota Bandung, 25 Februari 1958 ini memegang jabatan sebagai ketua umum PP Muhamadiyah pada 2015 sampai 2020. Tapi, karena selama 2 tahun Indonesia diterjang pandemi Covid-19, baru pada 18-20 Nopemnber 2022 nanti, bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) Solo, digelar muktamar ke-48 Muhammadiyah.
Beberapa kali pimpinan pusat Muhammadiyah dipegang tokoh bergelar kiai: Realitas label sosiologis, kultural, dan aliran teologis yang melekat kuat di kalangan Islam Tradisional (NU). Figur rais aam dan ketua umum tanfidziyah NU adalah tokoh agama dan ulama bergelar kiai, seperti pengurus NU eksisting sekarang: KH Miftakhul Achyar (Rais Aam) asal Kota Surabaya, Jatim dan KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU) asal Kabupaten Rembang, Jateng.
Selain Kiai Ahmad Dahlan, kepemimpinan PP Muhammadiyah hingga tahun 1994 sebagian besar tokoh bergelar kiai. Sepeninggal Kiai Ahmad Dahlan, adalah KH Ibrahim, salah seorang santri Kiai Ahmad Dahlan, yang dipercaya jadi pimpinan puncak Muhammadiyah. Kiai Ibrahim memegang jabatan tersebut sejak 1923 hingga 1932.
Adalah KH Hisjam (1932-1936) yang melanjutkan kepemimpinan Kiai Ibrahim di puncak organisasi Muhammadiyah di era kolonialisme Belanda tersebut. KH Mas Mansur, seorang ulama Islam Modernis yang tumbuh dan berkembang ketokohannya sebagai pimpinan gerakan Islam Modernis dan pergerakan nasional merebut kemerdekaan, yang memegang pimpinan puncak Muhammadiyah sampai tahun 1942.
Kiai Mas Mansur berasal dari Madura, Jatim: Wilayah yang menjadi tempat kelahiran organisasi Islam Tradisional (NU) dan lokasi basis terkuat NU di aras nasional. Kiai Mas Mansur memiliki relasi personal yang baik, dekat, dan kuat dengan banyak tokoh nasional lain yang berpaham Nasionalisme, seperti Soekarno (Bung Karno), M Hatta (Bung Hatta), dan lainnya.
Kepemimpinan Kiai Mas Mansur dilanjutkan Ki Bagus Hadikusumo, seorang ulama yang memiliki naluri politik yang kuat. Ki Bagus bersama banyak tokoh Islam lainnya, seperti KH Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, Teuku Mohammad Hasan, dan lainnya merupakan anggota BPUPKI dan PPKI. Ki Bagus adalah salah satu peletak dasar Indonesia merdeka bersama kaum Nasionalisme yang lain, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan lainnya.
Ki Bagus dipercaya memegang sebagai orang pertama di Muhammadiyah pada 1942 sampai 1953. Kepemimpinan Ki Bagus diteruskan Buya H AR Sutan Mansur, asal Maninjau Sumatera Barat hingga tahun 1959.
Hanya selama 3 tahun, HM Junus Anies memimpin organisasi Muhammadiyah (1959-1962). Tokoh Islam Modernis kelahiran Yogyakarta pada 3 Mei 1903 ini digantikan KH Ahmad Badawi, yang memegang kepemimpinan Muhammadiyah hingga tahun 1968. Di era Kiai Ahmad Badawi, Muhammadiyah menghadapi lingkungan politik nasional yang rumit dan tak mudah. Sebab, sejak 1959 hingga 1966 berlangsung demokrasi terpimpin dengan ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang digaungkan Bung Karno dan rezim politik yang penyokongnya.
Dalam relasi dengan politik kepartaian pascakemerdekaan hingga tahun 1960, Muhammadiyah pernah sebagai anggota istimewa Partai Masyumi, yang diminta rezim Orde Lama membubarkan diri karena sejumlah elitenya dituding terlibat gerakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi di akhir tahun 1950-an.
Partai Masyumi yang menempati ranking kedua peraih suara terbanyak pada Pemilu 1955 di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI), di era perpolitikan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, dikenal sebagai wadah politik umat Islam di Indonesia yang gigih dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Masyumi menentang keras konsep demokrasi terpimpin Bung Karno dan menolak pembubaran Badan Konstituante via dekrit presiden. Masyumi akhirnya membubarkan diri pada tahun 1960, setelah sejumlah tokoh sentralnya, seperti M Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Hamka, dan lainnya ditahan rezim Orde Lama Bung Karno.
Kepemimpinan Kiai Ahmad Badawi berakhir di tahun 1968, awal pemerintahan rezim Orde Baru Soeharto. Adalah KH Faqih Usman, seorang kiai Islam Modernis kelahiran Kabupaten Gresik pada 2 Maret 1904, yang kemudian dipercaya memegang pimpinan puncak Muhammadiyah. Kiai Faqih Usman pernah memegang jabatan Menteri Agama (Menag) di tahun 1950-an ini adalah ketua umum PP Muhammadiyah terpendek.
Pada 3 Oktober 1968, beberapa bulan setelah terpilih sebagai orang pertama di PP Muhammadiyah, Kiai Faqih Usman yang pernah menjabat sebagai Ketua PW Muhammadiyah Jatim tersebut meninggal dunia. Adalah KH AR Fakhruddin yang kemudian melanjutkan dan memegang jabatan ketua umum Muhammadiyah. [air/bersambung]
Beritajatim.com berkomitmen melawan berita bohong alias hoax.
Beritajatim.com adalah media online berbasis di Surabaya dan fokus untuk wilayah Jawa Timur.
Copyright © 2022 PT. BERITAJATIM CYBER MEDIA.
All Rights Reserved.
