Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membantah laporan tentang pemotongan honor enumerator Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 sebesar 80 persen.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan pihaknya belum ada kontrak antara BRIN dan enumerator. Dengan demikian, ia menilai istilah “pemotongan honor” tidak tepat.
“Lo, lah, memang belum berkontrak. Jadi, ya belum ada nominalnya. Karena itu, saya kurang paham dari mana bisa terpotong 80 persen, nominalnya saja belum ada,” kata Handoko kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).
Handoko juga membantah kabar enumerator SDKI 2022 mundur massal. Dia menyebut BRIN baru memiliki calon-calon enumerator.
Mereka baru mengikuti perekrutan dan pelatihan. Menurut Handoko, belum ada penugasan yang BRIN berikan kepada para calon enumerator.
“Intinya, mereka baru ‘calon’ petugas dan belum ada penugasan. Jadi, mundur dari apa? Penugasan saja belum ada,” ujarnya.
Handoko menyampaikan SDKI 2022 berjalan sesuai jadwal. Dia menyebut pengumpulan data baru dilakukan awal tahun depan.
“SDKI memang direncanakan fokus di awal 2023 untuk pelaksanaan lapangannya agar data bisa konsisten dengan fokus pelaksanaan yang diupayakan sependek mungkin,” ucal Handoko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, para enumerator SDKI 2022 memprotes pemotongan honor. Sejumlah enumerator membagikan keluh kesahnya di media sosial.
Setelah berbagai keluhan itu, sejumlah enumerator dikabarkan mundur dari proyek tersebut. Mereka mengundurkan diri setelah BRIN hanya menawarkan honor Rp150 ribu per hari tanpa tambahan seperti uang penginapan.
“Info yang barusan saya dapat di grup, semua tim, dari Indonesia timur mundur semua. Jawa itu tinggal yang di Jember dan di Lumajang. Di Bangen masih ada dua tim, Jateng, Jogja. Di Sumatera masih ada yang bertahan,” ungkap salah satu enumerator SDKI 2022 Dhinia Eka Wahyuning Resti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/12).
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT