TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Angka prevalensi stunting Kabupaten Tegal berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 mencapai 28 persen.
Namun dari hasil pengukuran ulang Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tegal di bulan Agustus 2022 lalu, bersamaan dengan pelaksanaan Bulan Imunisas Anak Nasional (BIAN), angka sementara prevalensi stunting turun menjadi 17,6 persen.
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie, yang juga menjabat Ketua TPPS Kabupaten Tegal, saat berlangsung acara Diseminasi dan Publikasi Stunting, serta Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Hotel Grand Dian Guci beberapa waktu lalu.
Ardie menuturkan, penurunan prevalensi stunting tersebut didasarkan entri data populasi 116.868 balita melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi bebasis masyarakat (e-PPGBM).
Dari jumlah tersebut, 101.915 balita atau 87,21 persennya berhasil diketahui tinggi atau panjang badannya, dan didapati 17.906 balita atau 17,6 persennya dalam kondisi stunting.
“Angka prevalensi stunting dari populasi balita ini masih sementara dari yang berhasil kita ukur sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 lalu,” kata Ardie, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (1/11/2022).
Dari hasil pengukuran ulang ini, lanjut Ardie, didapati lima Puskesmas dengan angka prevalensi stunting tertinggi, yaitu Puskesmas Bojong 30,1 persen, Puskesmas Kalibakung 27,4 persen, Puskesmas Bumijawa 26,2 persen, Puskesmas Margasari 25,7 persen, dan Puskesmas Jatibogor 25,2 persen.
Sedangkan lima Puskesmas dengan angka stunting terendah dijumpai pada Puskesmas Pangkah 5,3 persen, Puskesmas Dukuhwaru 9,6 persen, Puskesmas Kaladawa 10,5 persen, Puskesmas Pagerbarang 11,5 persen, dan Puskesmas Talang 12,7 persen.
Lebih lanjut, Ardie mengakui jika pelaksanaan perbaikan data balita melalui Gebyar Posyandu ini menemui sejumlah kendala, seperti tidak semua ibu bisa datang dan menimbang balitanya di posyandu.
Sehingga ketersediaan data pengukuran balita di posyandu belum bisa mencapai angka 100 persen dari populasi yang ada.
Kendala berikutnya adalah ketersediaan antropometri sebagai alat ukur yang jumlahnya masih terbatas.
Hal ini, lanjut Ardie, bisa saja mempengaruhi hasil pengukuran dan interpretasi status gizi balita sasaran.
“Kita sudah mengupayakan hibah alat antropometri dari Kementerian Kesehatan 100 unit lewat anggaran dana aokasi khusus (DAK) fisik 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 sudah diusulkan untuk pengadaannya di posyandu yang belum memiliki antropometri sebanyak 1.503 unit. Sehingga diharapkan semua posyandu bisa memiliki alat ini,” ujarnya.
Ardie pun menekankan, jika kasus stunting anak ini tidak ditangani dengan benar akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kemampuan kognitif, dan kesehatannya yang terganggu. Saat tumbuh dewasa ia akan mudah sakit.