Laporan Saifullah | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, KAZAN – Dalam kunjungannya memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Federasi Rusia selama beberapa hari terakhir ini, Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al-Haythar turut melakukan pertemuan dengan Ivan Gushin Nikolayevich selaku Chairman of the Committee for the Protection of Cultural Heritage Sites of The Republic of Tatarstan atau Ketua Komite Perlindungan Situs Warisan Budaya Republik Tatarstan
Tatarstan dengan ibu kotanya Kazan, merupakan salah satu negara bagian dari Federasi Rusia.
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun, MPA turut mendampingi langsung Wali Nanggroe selama kunjungan di Rusia.
“Upaya kerja sama dalam hal perlindungan heritage dengan Tatarstan dilakukan karena negara bagian Rusia yang mayoritas penduduknya umat muslim tersebut memiliki banyak heritage, atau peninggalan sejarah dan budaya yang masuk dalam daftar situs warisan UNESCO,” kata M Nasir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/10/2022).
UNESCO merupakan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di awal pertemuan, kepada Ivan, Wali Nanggroe sedikit mengulas sejarah Aceh, dari mulai masa kedatangan Portugis, Belanda, Jepang, konflik bersenjata dengan Pemerintah Republik Indonesia, hingga bencana tsunami tahun 2004, dan status Aceh sebagai daerah khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Di Rusia, Wali Nanggroe dan Kementerian Pendidikan Republik Tatarstan Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama
“Dari yang saya perhatikan, historis Islam di Aceh sama umurnya dengan Republik Tatarstan,” kata Wali Nanggroe di awal pertemuan.
Dengan sejarahnya panjang, dan kenekaragaman budaya, Aceh sebenarnya memiliki banyak warisan sejarah dan kebudayaan.
Namun karena perang dan bencana tsunami, banyak dari warisan tersebut hancur atau hilang.
“Tatarstan sangat baik dalam menjaga heritage, kami ingin mempelajari bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di sini,” kata Wali Nanggroe.
Selain Kabag Humas dan Kerjasama, Wali Nanggroe turut didampingi oleh H Muzakir Manaf atau Mualem, Staf Khusus H Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, dan Dr M Raviq.
Kepada Ivan, Wali Nanggroe mengakui, di Aceh masih sangat kurang tenaga ahli dalam bidang perlindungan maupun restorasi heritage.
Baca juga: Terkait Rencana Revisi UUPA, Begini Sikap Tim MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe
Oleh karena itu, ia menyampaikan keinginan untuk mengirimkan pelajar ke Tatarstan atau mengundang para ahli untuk datang ke Aceh.
