BOYOLALI – Intervensi penanganan kemiskinan tak hanya di tingkat pemkab saja, namun juga desa melalui alokasi dana desa (DD). Intervensi menyasar masyarakat miskin dengan berbagai program tanggap sosial. Intervensi tingkat desa dengan DD mencapai Rp 100 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Yulius Bagus Triyanto mengatakan, intervensi kemiskinan juga dilakukan di tingkat desa. Yakni melalui program Boyolali Sejahtera Sistem Keuangan (Siskeu). Program ini dijalankan dengan dukungan anggaran desa untuk program kesejahteraan masyarakat.
“Jika anggaran di seluruh desa di Boyolali dijumlahkan, maka anggaran untuk pengentasan kemiskinan bisa mencapai Rp 100 miliar lebih,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (24/10).
Lebih lanjut, komitmen desa untuk pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) murni. Dengan total anggaran tahun ini mencapai Rp 100.093.198.299. Rinciannya, untuk penanganan stunting sebanyak Rp 9.750.276.899, dan penanganan rumah tak layak huni (RTLH) Rp 9.976.521.400.
Penyaluran bantuan juga diwujudkan dalam bantuan langsung tunai (BLT) DD senilai Rp 80.366.400.000. Selain itu, program pengentasan kemiskinan juga dianggarkan di APBD perubahan. Sebanyak 210 desa dari 261 desa dan kelurahan mendapatkan tambahan anggaran. Senilai Rp 4.756.929.370. Saat ini, pihaknya masih mendata ulang karena proses perubahan APBDes.
“Diharapkan dengan adanya intervensi kemiskinan dari dana APBDes dapat menurunkan tingkat kemiskinan di desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program. Seperti program tanggap sosial. Pemkab menggandeng lintas dinas dan lembaga. Seperti dinas sosial (dinsos), dinas kesehatan (dinkes), baznas, RSUD, dan kecamatan.
Jejaring ini dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sosial. Begitu ada temuan atau laporan, pihak terkait langsung turun ke lapangan. Insan menambahkan, pada 2020 pihaknya bisa menyelesaikan 37 masalah sosial. Kemudian pada 2021 menangani 66 masalah, sedangkan tahun ini sudah menangani 48 masalah sosial dan kesehatan.
“Pemkab juga konsen untuk menangani masalah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Lalu penanganan RTLH dengan gerakan lantai sehat dan tuna wisma terpadu. Juga melalui jejaring Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) serta pemberdayaan masyarakat,” jelasnya. (rgl/nik/dam)
BOYOLALI – Intervensi penanganan kemiskinan tak hanya di tingkat pemkab saja, namun juga desa melalui alokasi dana desa (DD). Intervensi menyasar masyarakat miskin dengan berbagai program tanggap sosial. Intervensi tingkat desa dengan DD mencapai Rp 100 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Yulius Bagus Triyanto mengatakan, intervensi kemiskinan juga dilakukan di tingkat desa. Yakni melalui program Boyolali Sejahtera Sistem Keuangan (Siskeu). Program ini dijalankan dengan dukungan anggaran desa untuk program kesejahteraan masyarakat.
“Jika anggaran di seluruh desa di Boyolali dijumlahkan, maka anggaran untuk pengentasan kemiskinan bisa mencapai Rp 100 miliar lebih,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (24/10).
Lebih lanjut, komitmen desa untuk pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) murni. Dengan total anggaran tahun ini mencapai Rp 100.093.198.299. Rinciannya, untuk penanganan stunting sebanyak Rp 9.750.276.899, dan penanganan rumah tak layak huni (RTLH) Rp 9.976.521.400.
Penyaluran bantuan juga diwujudkan dalam bantuan langsung tunai (BLT) DD senilai Rp 80.366.400.000. Selain itu, program pengentasan kemiskinan juga dianggarkan di APBD perubahan. Sebanyak 210 desa dari 261 desa dan kelurahan mendapatkan tambahan anggaran. Senilai Rp 4.756.929.370. Saat ini, pihaknya masih mendata ulang karena proses perubahan APBDes.
“Diharapkan dengan adanya intervensi kemiskinan dari dana APBDes dapat menurunkan tingkat kemiskinan di desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program. Seperti program tanggap sosial. Pemkab menggandeng lintas dinas dan lembaga. Seperti dinas sosial (dinsos), dinas kesehatan (dinkes), baznas, RSUD, dan kecamatan.
Jejaring ini dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sosial. Begitu ada temuan atau laporan, pihak terkait langsung turun ke lapangan. Insan menambahkan, pada 2020 pihaknya bisa menyelesaikan 37 masalah sosial. Kemudian pada 2021 menangani 66 masalah, sedangkan tahun ini sudah menangani 48 masalah sosial dan kesehatan.
“Pemkab juga konsen untuk menangani masalah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Lalu penanganan RTLH dengan gerakan lantai sehat dan tuna wisma terpadu. Juga melalui jejaring Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) serta pemberdayaan masyarakat,” jelasnya. (rgl/nik/dam)
Penerbit : PT Surakarta Intermedia Pers
Alamat : Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 37 Surakarta