TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2022.
Dalam percepatan penurunan stunting diperlukan koordinasi di semua pihak, mulai Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga Desa untuk sinkronisasi serta sinergitas program kegiatan dalam upaya penanganan secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Rohinah menjelaskan, dinamika lingkungan strategis dan pendeknya waktu yang tersedia membutuhkan penajaman program dan kegiatan agar lebih berhasil, termasuk dukungan penguatan teknis dan manejerial bagi daerah.
“Kami telah membentuk Satgas Stunting untuk melaksanakan fungsi konsultasi dan fasilitasi koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat nasional dan daerah dan telah diselenggarakan Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kab/Kota di 7 Kab/Kota se- Kepulauan Riau yang dilaksanakan dari September – Oktober 2022 yang mana hasilnya akan dibahas pada Rekon Stunting tingkat Provinsi Kepri pada hari ini” kata Rohinah, Kamis (20/10/2022).
Kemudian sesuai hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) melaporkan selama 2021 telah terjadi peningkatan prevalensi angka stunting di Kepri, dari 16,8 persen menjadi 17,6 persen.
Namun secara nasional, terjadi penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia, yaitu dari 27,67 persen di 2019 menjadi 24,40 persen pada 2021.
“Hal ini berarti upaya dan intervensi harus dilakukan dengan lebih optimal lagi,” terangnya.
Saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting hasil pendataan keluarga tahun 2021 pada tujuh kabupaten kota dan yang sudah selesai 100 persen adalah kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan.
Sedangkan 5 kabupaten kota lainnya sedang berjalan.
Kemudian untuk memutakhirkan data keluarga hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) sehingga didapatkan kondisi terkini keluarga yang ada di Kepulauan Riau sebagai sasaran program penanganan stunting, pencegahan atau penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan penanganan kemiskinan ekstrim.
Telah dilakukan Desiminasi Audit Kasus Stunting (AKS) yang pertama di 7 Kab/Kota sebagai penyampaian hasil kajian dan Rencana Tindak Lanjut yang telah disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing, sedangkan Desiminasi AKS selanjutnya sudah dijadwalkan di 7 Kab/Kota sebagai penyampaian hasil kajian audit yang merupakan penajaman (rekomendasi) intervensi spesifik dan sensitif seta intervensi pencegahan yang dibutuhkan sesuai hasil kajian berdasarkan kelompok sasaran yang diaudit
Sementara itu Asisten I Pempov Kepri, Raja Heri Mokhrizal mengatakan arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-22)
“Kegiatan hari ini akan menjadi komitmen kita bersama untuk dapat menurunkan angka stunting di Kepri,” kata Raja.
Menurut Raja, kerja kolaborasi adalah kunci sebab intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, merupakan bagian kegiatan semua pihak terkait sesuai dengan tupoksi.
“Sampai dengan pemerintahan desa juga memiliki berbagai program terkait penurunan stunting. Dengan demikian, intervensi yang sifatnya multi sektor dan multi government level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa kerja kolaborasi,” paparnya.
Pada acara pembukaan Rekonsiliasi Stunting Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan Pengukuhan Bapak Asuh Stunting (BAS) langsung oleh Kepala BKKBN RI, dr. HC Hasto Wardoyo Sp.OG.K kepada Wakil Walikota Tanjungpinang, Endang Abdullah, Dandim 0315 Tanjungpinang, Kolonel Tomi Anderson, Dandim 0318 Natuna diwakili oleh Mayor Prabowo, Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun diwakili oleh Lettu Sianturi, PT. Ecogreen , Banget sirait, GA , Asisten Manager.
Kemudian PT. Panasonic Sincom , Hamonangan nasution B.Eng, Group Head Management Office, IS and Logistic. Rumah Zakat Batam, Beldi Cito Alba, Kepala Cabang Rumah Zakat Batam dan PT. Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Syafarizan: Community Development Executive PT BIIE. (*)

source