TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengapresiasi dibukanya kembali layanan aduan masyarakat di meja pengaduan Balai Kota sejak masa jabatan Pj Gubernur, Heri Budi Hartono.
“Saya rasa ini patut diapresiasi karena waktu dahulu layanan ini dibuka juga animo masyarakat besar. Layanan tatap muka lebih digandrungi masyarakat karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan pejabat terkait sehingga jadi lebih informatif juga,” kata Ara, sapaan akrab Anggara dalam keterangan yang diterima Tempo, Jumat, 21 Oktober 2022.
Ara menanggapi kritik sebagian pihak yang mengatakan meja pengaduan tak dibutuhkan karena sudah ada kanal Jakarta Kini (JAKI).
“Tidak perlu dibandingkanlah. Kita justru harus buka seluas-luasnya alternatif mengadukan permasalahannya. Kanal pengaduan online itu baik tapi harus diakui ada yang masalahnya kompleks sehingga merasa lebih baik mengadu langsung. Ini masalah alternatif saja,” tandasnya.
Ia lantas menekankan bahwa kecepatan respons dan penyelesaian masalah adalah yang terpenting dalam sistem pengaduan.
“Mau lewat mana pun pengaduannya, yang paling penting kan bagaimana tingkat responsifnya jajaran Pemprov DKI dalam tindak lanjut. Saya harap saat alternatif sudah banyak, kita perhatikan juga kualitas penanganannya,” kata Ara.
Baca: Heru Budi Hartono Tak Pakai TGUPP Era Anies, Pilih OPD, Asisten & Tenaga Ahli
Heru Budi Hartono buka layanan pengaduan langsung di Balai Kota
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bakal membuka layanan pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota. Langkah ini pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
Dia bakal membahas sistem seperti ini kepada para jajarannya besok. “Insya Allah begitu, besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI. Nanti ada poin-poin misalnya Pak Sekda, asisten, saya minta perwakilan dari wali kota, kan asisten ada tiga setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga,” kata Heru di Balai Kota, Senin, 17 Oktober 2022.
Waktu piket penerimaan layanan pengaduan itu mulai dari pukul 08.00 – 21.00 WIB di hari Senin sampai Kamis. Peniadaan hari Jumat karena keterbatasan waktu untuk salat Jumat.
Petugas yang akan menerima laporan berasal dari petugas tiap wilayah kota di Jakarta. Kemudian laporan bakal dibawa ke daerah masing-masing untuk dibahas.
“Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8-9 saja. Ketika datang dari jam 8-9, setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan,” tuturnya.
Layanan pengaduan langsung ke Balai Kota ditiadakan pada era kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan. Namun sistem pengaduan disediakan melalui aplikasi JAKI yang terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
Sebelumnya, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyambut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mereka sebut pulang kampung, kembali bertugas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada hari ini.
Sejumlah ASN terlihat antusias menyambut Heru di Pendopo Balai Kota Jakarta. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan serta tulisan “welcome home” atau pulang kembali ke Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga membawa bendera Merah Putih dan terlihat wajah semringah menyambut Penjabat Gubernur DKI itu.
Baca juga: Begini Birokrasi Meja Pengaduan Warga di Balai Kota DKI, Catat Hari dan Jam Buka Layanan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Vaksinasi Covid-19 dibuka kembali di puskesmas dan sejumlah tempat umum. Bisa untuk dosis pertama, kedua dan booster.
Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ingin penanaman pohon digencarkan kembali untuk penghijauan dan mencegah banjir
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.
Taat pada Heru Budi Hartono, Pemerintah Jakarta Selatan mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengumpulkan biji buah untuk ditanam kembali.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A tidak masuk dalam target prioritas pembangunan 2023 untuk penanganan kemacetan di Ibu Kota.
Pengendalian banjir di bagian hilir dilakukan dengan membangun Sodetan Kali Ciliwung-KBT, Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan normalisasi Ciliwung.
Heru Budi Hartono berpesan segala perbedaan yang ada merupakan kekuatan bagi para pemuda dan pemudi untuk membangun bangsa.
Perwakilan dari 44 puskesmas Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dijadwalkan mengambil vaksin Covid-19 tersebut pagi ini.