BANDA ACEH – Ketua Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi meminta Pemerintah Pusat agar mempertimbangkan kembali untuk menghadirkan bank-bank konvensional ke Aceh.
Permintaan ini kemudian mendapat tanggapan pro-kontra, baik dari anggota DPRA, LSM, maupun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
“Kekosongan bank-bank konvensional seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan lain sangat mengganggu upaya masyarakat Aceh sendiri untuk keluar dari problem ekonomi,” kata Taufiqulhadi kepada Serambi, Jumat (29/10/2022).
Dia menyebutkan, dari data statistik, saat ini Aceh tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera, meskipun menggelola anggaran yang banyak.
Begitu juga dengan angkat stunting dan inflasi juga sangat tinggi, serta angka pertumbuhan ekonomi masih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional.
Salah satu penyebabnya adalah karena kurang dukungan dari lembaga-lembaga keuangan nasional.
Seperti diketahui, sejumlah bank konvensional angkat kaki dari Aceh setelah lahir Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku sejak diundangkan pada 4 Januari 2019.
Perbankan yang tinggal di Aceh adalah bank-bank yang menerapkan skema syariah dalam transaksinya.
“Karena absen bank-bank konvensional ini, kegiatan ekonomi rakyat terganggu.
Para pengusaha lokal gagal merencanakan kegiatan perusahaannya karena dukungan perbankan tidak maksimal,” ungkapnya.
Ia menilai apabila tidak segera ada penyelesaian terhadap masalah ini, ekonomi Aceh makin tenggelam.
Baca juga: Di Masjid Raya, Ulama Kharismatik Aceh Minta Bank Konvensional Tidak Dikembalikan Lagi
Baca juga: Bank Konvensional Diusul Kembalikan ke Aceh, Asrizal Sebut Kondisi Ekonomi Aceh Tidak Baik-baik Saja
“Lembaga-lembaga keuangan syariah di Aceh memang makin baik.
Tapi sama sekali belum mampu menutupi kekosongan yang ditinggalkan bank-bank konvensional,” ujar Taufiqulhadi.
Justru rakyat melihat, jika bank-bank konvensional kembali ke Aceh, maka akan tercipta kompetisi yang sehat dan menguntungkan masyarakat.