TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah empat satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
“Kinerja keuangan BLU semakin baik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan, dan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari rupiah murni (APBN) yang semakin menurun,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis 27 Oktober 2022.
Menhub mengatakan bahwa peran BLU sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan pendanaan di sektor transportasi, di tengah keterbatasan kemampuan APBN.
BLU memiliki pola pengelolaan keuangan yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui kinerja yang dihasilkan, sehingga diharapkan akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Penetapan empat satker BLU Kemenhub tersebut ditandai dengan diserahkannya Keputusan Menkeu oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu kepada Kemenhub yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis 27 Oktober malam.
Adapun keempat satker BLU tersebut yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Balai Pengujian Perkeretaapian, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.
Menhub mengusulkan kepada Kemenkeu untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada satker BLU Kemenhub, agar dapat mengelola lebih dari satu entitas atau layanan.
“Misalnya, satu BLU bisa melayani beberapa bidang usaha pelayanan sektor transportasi, sehingga jumlah BLU di Kemenhub tidak terlalu banyak dan lebih efisien,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan, BLU memiliki peran yang sangat strategis.
Menurutnya, BLU membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan/customer, sekaligus turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.
Ia menambahkan, Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU rata-rata tumbuh sebesar 22,13 persen dalam 10 tahun terakhir.
Pada tahun 2021, BLU telah berkontribusi menyumbang penerimaan negara sebesar Rp126 triliun atau 27,88 persen dari PNBP nasional dengan nilai aset total BLU tahun 2021 sebesar Rp1,160 triliun.
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, PNBP BLU mencapai Rp67,35 triliun.
Dijelaskan Hadiyanto sampai dengan triwulan III 2022, jumlah BLU di Indonesia sebanyak 260 BLU. Dari tahun 2005 s.d 2022, jumlah BLU mengalami pertumbuhan rata-rata 22 persen setiap tahunnya.
Dengan bertambahnya empat satker BLU, kini Kemenhub memiliki total sebanyak 35 satker BLU. Dengan rincian, 25 BLU bidang pendidikan, 2 (dua) BLU bidang kesehatan, dan 8 (delapan) BLU terkait unit barang dan jasa.
Hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Djoko Sasono, para Kepala Satker BLU Kemenhub, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub.
ANTARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
APBN, kata Sri Mulyani, menjadi instrumen yang kuat untuk menjaga stabilisasi di tengah menguatnya ancaman resesi.
Sri Mulyani memastikan pemerintah akan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini.
Kemenkeu menyatakan bahwa pembayaran kompensasi energi semester I/2022 kepada badan usaha akan segera berjalan, maksimal 31 Oktober 2022.
Budi Karya Sumadi menjelaskan, Kemenhub terus mendorong penerapan sistem transportasi cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi
Wakil Menteri Keuangan mengungkapkan 4 sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan berperan penting mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menawarkan sejumlah aset negara untuk dikelola bersama dengan para investor.
Ridwan Kamil sempat membuat heboh dengan menyatakan LRT Palembang proyek tanpa perencanaan matang hingga sepi penumpang. Begini kronologinya.
Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.
Pelaksanaan pajak karbon sebelumnya ditunda sebanyak dua kali pada April dan Juli 2022.
Sri Mulyani mengatakan program untuk menurunkan kemiskinan ekstrem telah menjadi prioritas penting pemerintah.