TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Untuk meningkatkan mutu pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan Cabang Bandung menggelar Forum Pemantauan dan Evaluasi atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Bandung, Selasa (11/10).
Forum dipimpin langsung oleh Sekda Kota Bandung serta dihadiri juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin), dan perwakilan dari Fasilitas Kesehatan baik Primer maupun Lanjutan.
“Dalam meningkatkan akses layanan Kesehatan bagi peserta JKN, BPJS Kesehatan Cabang Bandung telah bermitra dengan 209 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 44 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), empat apotek, dan tujuh optik. Kendati demikian, masih terdapat 11 Kecamatan di Kota Bandung yang memerlukan pertumbuhan FKTP demi peningkatan akses pelayanan bagi peserta JKN. Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menambah jaringan FKTP di wilayah tersebut,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Muhammad Fakhriza.
Selain perluasan fasilitas kesehatan, Fakhriza mengatakan bahwa kecukupan tenaga medis juga mempengaruhi pelayanan kesehatan, khususnya dokter umum dan dokter gigi. Ia menuturkan, ada 12 FKTP di Kota Bandung yang masih kekurangan tenaga medis. Melalui forum ini, Fakhriza mengharapkan dukungan pihak terkait untuk berupaya mencukupkan kebutuhan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna mengatakan bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait kebutuhan tersebut. Ema pun mengajak seluruh pemangku kepentingan dibidang kesehatan untuk terus meningkatkan kemitraan untuk menyukseskan penyelenggaraan Program JKN. 
“Kesehatan merupakan urusan wajib layanan dasar. Demikian pentingnya kesehatan ini, komitmen Pemerintah Kota Bandung tidak pernah kendur untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Dalam regulasi, besaran anggaran kesehatan untuk kabupaten/kota adalah 10 persen. Akan tetapi, Kota Bandung telah menganggarkan sebesar 22-29 persen, termasuk direalisasikan untuk Universal Health Coverage (UHC). Artinya kesehatan sudah menjadi kebutuhan prioritas. Kami harap seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, promotif preventif harus juga harus ditingkatkan agar masyarakat semakin paham pentingnya menjaga kesehatan,” jelas Ema.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua PERSI Jawa Barat sekaligus Direktur Umum RS Hasan Sadikin Bandung, Muhammad Kamaruzzaman. Menurutnya, pelayanan di rumah sakit sifatnya kuratif. Promotif dan preventif dilakukan untuk mencegah risiko penyakit. Meski demikian, semuanya harus berjalan sama-sama baik.
“Seiring dengan komitmen untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan, hal-hal yang perlu difokuskan tentunya berkaitan dengan kualitas, akselerasi, dan kemitraan. Pelayanan di rumah sakit itu sifatnya dihilir, sebesar apapun kuratif tanpa mengoptimalkan pelayanan yang dihulu yakni promotif preventif, maka biaya dan tingkat sakit tetap akan tinggi. Sejalan dengan program di PERSI, mari terus meningkatkan kemitraan baik dengan BPJS Kesehatan maupun antar pemberi pelayanan kesehatan,” tegasnya.

source