TIMESINDONESIA, BANJAR – Sepekan pasca Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat koordinasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Banjar masih belum mendapatkan kejelasan.
Dinas Perhubungan Kota Banjar yang membidangi perparkiran belum bisa menjelaskan apa yang menjadi kendala atas minimnya capaian PAD dari sektor retribusi Parkir pasca evaluasi PAD tahun ini digelar di Aula Setda Kota Banjar.
Kepala Bidang prasarana dan keselamatan, Azhar Mansjoer juga absen saat rapat evaluasi tersebut digelar dan dipimpin Wakil Wali Kota serta Sekda Kota Banjar.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kota Banjar, Budi Nugraha, menyayangkan dengan absennya sang Kabid dalam rapat tersebut, Selasa (25/10/2022).
"Sangat disayangkan kepala bidang yang membidangi parkir tidak datang pada rapat evaluasi tersebut karena orang yang memang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembahasan potensi peningkatan PAD di kota Banjar justru tidak hadir," katanya prihatin.
Budi menilai Dishub tidak serius dalam menjalankan kinerjanya demi semata mata peningkatan PAD di kota Banjar. "Seharusnya mampu memberikan yang terbaik sebagai orang terpenting dalam pembangunan di kota Banjar pada sektor parkir," katanya lagi.
Menurutnya, penyumbang PAD terbesar selain dari pasar adalah parkiran.
Tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota Banjar untuk lebih memperhatikan kontribusi yang bisa diberikan dari sektor parkir sementara di sisi lain belum bisa menemukan potensi lainnya untuk peningkatan PAD.
Menurutnya, hal ini sangat memprihatinkan dan miris bahwa saat ini PAD di Kota Banjar terbilang stagnan, dari tahun ke tahun kota Banjar tidak mampu untuk bisa meningkatkan PAD.
"Bukan berarti Kota Banjar tidak punya peluang untuk peningkatan PAD meskipun secara sumber daya alam kita Banjar terbilang jauh dari daerah tetangga," lanjutnya.
Dinas Perhubungan diharapkan lebih serius dalam melihat potensi di kota Banjar diantaranya mengenai peningkatan PAD pada sektor parkir karena pihaknya menilai itu menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Kota Banjar.
"Sudah seharusnya ini menjadi perhatian khusus untuk bisa meningkatkan PAD di Kota Banjar pada wilayah sektor parkir dan tentunya demi pembangunan dan kemajuan kota Banjar," tegasnya.
Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banjar, Azhar Mansjoer S Sos MAP saat dikonfirmasi mengaku sedang sakit saat rapat koordinasi digelar. "Saya gak ikut hadir dalam rapat karena sakit," ujarnya.
Adapun terkait target pencapaian parkir sampai akhir tahun ini, Azhar menerangkan bahwa pihaknya optimis dapat mengejar target sesuai dengan KBLU 52215 tentang aktivitas perparkiran diluar badan jalan.
"Kami optimis dapat mencapai target karena kita masih ada parkir khusus dari kegiatan event seperti Porprov dan yang lainnya, off street parking (perparkiran di luar badan jalan) seperti PT KAI, Yogya dan on street parking lainnya," ujarnya kepada TIMES Indonesia.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi ll DPRD Banjar Asep Saeful Rohmat berharap Dishub bisa memaksimalkan pendapatan dari parkir dimulai dari titik yang dikelola saat ini.
"Jangan dulu penambahan titik parkir kalau menurut saya, maksimalkan saja dulu pendapatan parkir dari yang ada sekarang, dari titik-titik parkir yang sudah ditarik retribusinya," ujarnya.
Asep mengarahkan agar ada pembinaan dan pengawasan yang tepat supaya para juru parkirnya menyetorkan uang parkir secara maksimal tanpa ada kebocoran. "Saya yakin PAD dari parkir bisa meningkat jika pengelolaannya baik," imbuhnya.
Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir kendaraan bermotor tahun ini diketahui baru mencapai 53 persen dari target Rp770 juta. Hal ini menjadi tanda tanya besar mengingat pada tahun ini sektor parkir sudah mulai hidup kembali seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM.
"Kami akan secepatnya mengevaluasi capaian target yang baru 53 persen ini. Karena sisa dua bulan lagi untuk mengejar realisasi target parkir yang sudah ditetapkan. Nanti kita akan minta keterangan juga apa kendalanya di lapangan sehingga realisasi baru mencapai 53 persen," katanya.
Pihaknya mengaku untuk koordinasi dengan Dinas Perhubungan terus berjalan baik dan turut mendorong agar dilakukan uji petik terkait perparkiran di Kota Banjar karena pendapatan parkir dinilai masih jauh dari potensi yang ada.
"Malah terakhir kita mendorong supaya melaksanakan uji petik di bidang perparkiran, saat ini kami belum menerima laporan hasil uji petik yang dilaksanakan Dishub dengan lembaga vertikal. Uji petik ini dengan harapan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari parkir," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto mengatakan, untuk pengelolaan parkir sebetulnya tidak rumit karena parkir merupakan sektor pendapatan yang pengelolaannya sederhana.
Namun Tri mengungkap terkadang pengelolaan SDM dan pelayanan kepada pengguna parkirnya lah yang menjadi persoalan klasik dalam sektor ini.
Ia menganggap, bicara PAD dari sektor parkir, sebetulnya salah satu sektor yang cukup sederhana. Tidak perlu terlalu rumit didalam mengurainya.Itu bisa dilihat dari bagaimana regulasi diimplementasikan.
"Penyediaan SDM dan pelayanan kepada pengguna parkir sudah sejauh mana. Itu saja kita evaluasi, maka permasalahan parkir akan terselesaikan dengan sendirinya. Kita tidak bisa menargetkan sesuatu tanpa memperhatikan faktor-faktor penunjang dalam mencapainya," paparnya.
Menurutnya, PAD tidak lepas dari pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Termasuk untuk PAD parkir.Tri juga menjelaskan bahwa jika berbicara PAD, maka tidak bisa terlepas dari pertumbuhan perekonomian sebuah daerah di mana semakin bertumbuhnya perekonomian daerah maka secara masif PAD akan meningkat.
"Instrumen di dalam intensifikasi PAD tidak bisa dipisahkan dari 3 hal yaitu Regulasi atau kepastian hukum, SDM, dan Pelayanan publik yang baik," sebutnya.
Turunnya Setoran Parkir ke Kas Daerah juga disampaikan Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Fauzi Effendi yang menyebutkan bahwa setoran retribusi parkir ke kas daerah mengalami penurunan tahun ini. "Rata-rata per hari tidak lebih dari Rp1,5 juta. Sedangkan tahun lalu mencapai Rp2 juta," bebernya. (*)
**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.
11/08/2022 – 17:08
Copyright 2014 – 2022 TIMES Indonesia. All Rights Reserved.
Page rendered in 1.5405 seconds. Running in Unknown Platform
