Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kesehatan (dinkes) telah menarik atau recall ribuan botol obat sirop jenis Thermorex yang mengandung etilen glycol (EG) dan dietilen glycol (DEG) di atas ambang batas. Total, ada 22.800 botol obat sirop yang ditarik dari peredaran.
Penarikan itu dilakukan di tiga Pedagang Besar Farmasi (PBF) penyedia obat di Mataram. Hal ini untuk mengantisipasi meluasnya penyakit gagal ginjal akut pada anak di Provinsi NTB.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan pihaknya besama Balai Besar Pengawasa Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram sudah turun ke lapangan untuk monitor recall 5 produk obat sirup yang dicurigai melebihi ambang batas EG dan DEG.
Menurut Fikri sesuai hasil sampling dan pengujian terhadap 39 bets dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober 2022, menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk obat sirup.
Pertama Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex, Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama, Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries, Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries, dan Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries.
“Saat ini dalam proses penarikan oleh produsen pemegang izin edar. Kami terus berkoordinasi dengan BBPOM Mataram untuk menarik obat-obat sirup ini,” kata Fikri di Mataram, Selasa (25/10/2022).
Menurut Fikri ada 5 produk obat sirup tersebut disinyalir memiliki kandungan EG dan DEG di atas ambang batas. Untuk itu, Dinkes NTB menghimbau warga untuk sementara tidak menggunakan lima jenis obat sirup tersebut.
“Perlu diperhatikan apakah ini dijual di apotek atau toko obat dan juga di swalayan ataupun minimarket,” katanya.
Sesuai dengan Surat Dirjen Yanke nomor SR.01.05/III/3461/2022, semua tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan diminta untuk sementara tidak meresepkan penderita obat dalam bentuk sirup. Begitu juga untuk pihak apotek, dilarang menjual obat sediaan sirup untuk sementara waktu.
“Kami minta obat sirup tidak dijual sampai ada keputusan resmi dari pemerintah,” katanya.
Untuk fasilitas kesehatan tersebut terutama di rumah sakit diwajibkan melakukan pelaporan kasus gagal ginjal akut melalui link yang tersedia pada aplikasi RS Online dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
Pun jika ditemukan kasus AKI/Akut Kidney Injury (gagal ginjal), Dinkes kabupaten kota harus melakukan penyelidikan layanan epidemiologi sesuai laporan yang ada.
“Kami minta juga perkuat edukasi dan pemahaman masyarakat kita agar lebih a ware dalam mengenali dan melakukan antisipasi gagal ginjal akut pada anak,” katanya.
“Kami saat ini fokus melaksanakan pelacakan kasus kasus. Apalagi sudah ada balita di NTB yang meninggal dunia,” pungkas Fikri.

source