Saturday, 19 Rabiul Awwal 1444 / 15 October 2022
Saturday, 19 Rabiul Awwal 1444 / 15 October 2022
Jumat 14 Oct 2022 19:43 WIB
Rep: Ratna Ajeng Tedjomukti/ Red: Agung Sasongko
Gedung Kemenag
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Umum Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Ustaz Akhmad Alim mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
“Namun, kami memiliki catatan untuk bab dua tentang bentuk kekerasan seksual seharusnya tidak hanya pemaksaan sepihak pelaku terhadap objek tetapi juga jika terjadi perilaku perzinahan atau suka sama suka di lingkungan pendidikan,” ujar dia kepada Republika, Jumat (14/10/2022).
Karena Islam itu mengharamkan perzinaan, sedangkan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual juga perlu diatur penanganan dan sanksi pergaulan yang mendekati zina di lingkungan pendidikan. Di antaranya pelarangan pacaran dan ikhtilath maupun melakukan hubungan intim di luar pernikahan yang dapat dimasukkan di bab dua.
Bagaimanapun kedua hal tersebut merupakan kegiatan mudharat yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Akhmad berharap PMA ini tidak hanya memakai paradigma dunia barat, yakni sexual consent.
Namun, juga membuat kebijakan yang sesuai dengan paradigma Islam. Dengan berdasarkan surat Al Isra ayat 32,
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.
Di Islam, tidak hanya pemaksaan tindakan seksual dari pelaku terhadap korban saja yang dianggap keji. Hal-hal yang mendekati zina dan perbuatan zina meski itu sama-sama saling menyukai atau setuju merupakan hal yang keji.
Sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. PMA No 73 tahun 2022 ini ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Oktober 2022 dan mulai diundangkan sehari setelahnya.
PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.
PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu, ketentuan umum, bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sanksi, dan ketentuan penutup denhan jumlah 20 pasal.
Dapatkan Update Berita Republika
Jalan Pagi Bisa Turunkan Tekanan Darah Penderita Hipertensi
Betulkah Telur Bikin Bisulan? Apa Risiko Makan Putihnya Saja? Ini Penjelasan Ahli Gizi
Potensi Pandemi Berakhir Bisa Dicapai dengan Mendorong Vaksinasi Covid-19
Gejala Gangguan Ginjal Akut Anak, Mulai Batuk Pilek Hingga tidak Buang Air Kecil
Psikiater: Refleksi Diri Kunci Menjaga Kesehatan Mental
Politik
Kopaja menilai Anies gagal mewujudkan kota yang humanis.
Liga Indonesia
Saya sangat mendukung evaluasi atas tragedi Kanjuruhan sampai tuntas
Politik
Polisi akan memperkuat soliditas dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Hukum
KPK geledah rumah Lukas Enembe terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur Papua.
Eropa
Belgia menjadi tuan rumah latihan yang akan melibatkan 14 negara hingga 60 pesawat
3 PHOTO
4 PHOTO
3 PHOTO
7 PHOTO
9 PHOTO
Sabtu , 15 Oct 2022, 06:20 WIB
Sabtu , 15 Oct 2022, 01:33 WIB
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved