INFO NASIONAL – Sebanyak 107 desa yang belum mengirimkan laporan verifikasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) berbondong-bondong mengirimkan data tersebut ke Pemerintah Kabupaten Kediri. Pelaporan itu dilakukan pasca bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) memberikan target pengiriman harus dilakukan sebelum 17 Oktober 2022.
“Dari 107 desa yang sebelumnya tercatat belum mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM, selama satu pekan hingga hari ini semua telah mengirim verifikasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Dyah Saktiana, Rabu 5 Oktober 2022.
Dyah menuturkan, menindaklanjuti instruksi Mas Dhito, para camat dikumpulkan oleh Sekda dan diminta mendorong pemerintah desa segera mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM. Komitmen Bupati dalam melakukan verifikasi penerima supaya penyalurannya tepat sasaran ditindaklanjuti pemerintah desa.
Dalam pertemuan yang dipimpin Sekda, camat mengusulkan supaya pemerintah desa tidak hanya melakukan verifikasi BLT BBM, melainkan termasuk bansos lain seperti PKH, BPNT, dan PBI-JKN atau jaminan kesehatan nasional. “Saat ini, desa juga melakukan musda khusus program bansos,” katanya.
Hasil pelaporan verifikasi yang dikirimkan pemerintah desa, lanjut Dyah Saktiana, nantinya dilakukan validasi kelayakan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Kediri pada 17- 27 Oktober 2022. Proses validasi dilakukan Dinas Sosial selaku supervisor dengan didampingi DPMPD, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Adapun pengawasan validasi data dilakukan oleh Mas Dhito. Hal itu sebagaimana komitmen supaya penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
Hasil validasi itu menjadi pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS- NG) Kemensos RI. Melalui pembaharuan data tersebut diharapkan menjadi acuan baru dalam penyaluran bantuan sosial.
“Selain memasukkan data lewat aplikasi, kita juga akan mengirim surat terkait pemuktahiran data hasil validasi itu ke Kemensos,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi penyaluran BLT BBM yang diadakan pada Selasa, 29 September 2022 Mas Dhito meminta supaya camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM. Hal itu lantaran masih terdapat 107 desa yang belum melaporkan hasil verifikasi BLT BBM. “107 desa ini wajib selesai sebelum tanggal 17 Oktober. Kalau tidak selesai berarti saya anggap camat dan kepala desanya tidak bekerja,” kata Mas Dhito. (*)
Indonesia disebut sebagai negara yang kaya dan memiliki harmoni dalam kehidupan berbangsa.
Cara lapor belum dapat BSU atau BSU belum cair bagi Anda yang berhak menerima bantuan Rp600 ribu lewat situs Kemnaker
UEA dan Australia menggelontorkan investasi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara
Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.
DPR terus memastikan hubungan bilateral antarparlemen dapat terjalin dengan lebih baik lagi
Penerapan Sekolah Net Zero Carbon sebagai dukungan terhadap misi DKI Jakarta menjadi kota global yang berkelanjuta,n sehingga dapat mencapai target nol emisi karbon di 2050.
Pemanfaatan TIK membuat sistem serba terintegrasi
Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt mengapresiasi Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Air Bersih (PPMTAB) Kementerian Sosial (Kemensos) RI dibawah kepemimpinan Menteri Sosial Tri RismaHarini.
Dala survei Litbang Kompas, sebanyak 92,7 persen masyarakat mengakui peran TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.
Pertemuan Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang merupakan rangkaian kegiatan the Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan dibuka secara resmi
