PAREPARE, suaraya.news — Penanganan dan upaya percepatan penurunan kasus stunting terus menjadi atensi Pemerintah Kota Parepare.
Saat ini sudah terbentuk dan berjalan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang mendata dan mendampingi keluarga yang anaknya berisiko stunting.
Selain itu, juga dibentuk Tim Audit Kasus Stunting (AKS) yang mengidentifikasi laporan kasus stunting dari TPK.
Identifikasi kasus stunting ini yang dibahas dalam rapat monitong dan evaluasi (Monev) di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Parepare, Jumat, 9 September 2022.
Kepala DPPKB Parepare, Dr Hj Halwatiah selaku Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Parepare, dalam rapat mengungkapkan, 351 TPK sudah berjalan dan menemukan 1.000 lebih kasus berisiko stunting di Parepare. Data dari TPK ini yang diaudit oleh Tim Audit beranggotakan Camat, Kepala Puskesmas, unsur terkait, dan Tim Pakar. Tim pakar ini berisi dokter spesialis anak dan ahli gizi.
“Risiko stunting yang terdata ada 1.000 lebih tersebar di 22 Kelurahan. Ini yang akan kita audit, namun prioritas pada lima Kelurahan Lokus. Nanti kita akan tentukan di Puskesmas mana, kita melakukan audit stunting,” kata Halwatiah.
Dari data aplikasi gizi Kemenkes RI, e-ppgbm, anak stunting di Parepare yang terlapor 1028 orang hingga Februari 2022. Saat ini sementara perekapan data Agustus 2022, karena pelaporan ke aplikasi itu dilakukan dua kali dalam setahun.
Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang yang hadir mewakili Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TPPS Parepare menambahkan, inti rapat Monev ini adalah bagaimana kasus-kasus stunting yang ditemukan oleh TPK dilakukan pendampingan dan melaporkan hasilnya untuk dilakukan intervensi.
“Tim ini juga mengecek kembali data Balita stunting yang ada di aplikasi e-ppgbm untuk diukur kembali (tinggi dan berat badan) dibantu oleh Puskesmas dan Tim Pakar,” ungkap Dede.
Sejauh ini intervensi Pemkot Parepare melalui TPPS untuk percepatan penurunan stunting sudah cukup banyak termasuk digelontorkannya anggaran senilai Rp18 miliar yang tersebar di 17 SKPD di Parepare.
Beberapa program SKPD melalui intervensi itu antara lain pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, sosialisasi risiko stunting di Dinas PPKB dan Dinas Kesehatan, pemberian bibit peduli pangan untuk keluarga berisiko stunting di Dinas Ketahanan Pangan, bedah rumah melalui Dinas Perkimtan, perbaikan sanitasi melalui Dinas PUPR, bantuan sosial PKH di Dinas Sosial, kegiatan gemar makan ikan di Dinas PKP, pembentukan Tim Pendamping Keluarga dan BOK stunting di Dinas PPKB, dan program lainnya. (*)
RDP Bersama DPR RI Bahas Eks Tambang PT Vale, Gubernur Sulsel Tegaskan Lahan Kontrak Karya Wajib Menjadi Milik Pemprov
Belum Terjadi Gejolak Harga di Parepare, Barang Kebutuhan Pokok Stabil, Daging Ayam Broiler Turun
suaraya.news adalah portal berita online di bawah naungan PT. Suaraya Media Internusa yang mengusung tagline Suarakan Informasi Sehat dan Edukatif menyajikan konten berita yang beragam dari berita umum, metropolis, nasional, daerah, politik, peristiwa, momentum, ekonomi, pariwisata, kesehatan, olahraga, teknologi, edukasi, hukum, komunitas, sosok, trendi, remaja, inspirasi, prestasi, sosial, opini hingga video peristiwa.
