Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkritik manajemen BPJS Kesehatan.
Dia menilai keanggotaan BPJS Kesehatan selama ini belum menyentuh semua warga.
“Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa,” kata Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (13/9/2022).
Dia meminta semua warga di Kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan.
Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir berjanji akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat.
Agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri.
“Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” tutur Muhadjir.
Soal stunting, Muhadjir mengapresiasi angka stunting di Jombang ada di angka 13 persen. Laporan itu didapatkannya dari Bupati Mundjidah Wahab saat bertemu di Pendopo Kabupaten sebelum ke Ploso.
Baca juga: Ahli Digital Forensik Beberkan Penyebab Bocornya 247 Juta Data NIK Peserta BPJS Kesehatan
Angka ini sudah memenuhi target nasional 14 persen pada 2024. Tetapi, Jombang berupaya lebih jauh menurunkan hingga ke angka 0.
