NERACA
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.811 laporan penerimaan gratifikasi pada Semester I 2022, atau naik 37 persen daripada periode yang sama pada tahun 2021.
Dari laporan tersebut, KPK telah menetapkan barang yang dilaporkan menjadi milik negara sejumlah Rp1.192.492.714,75.
“Untuk gratifikasi dan pelayanan publik, sekarang jauh lebih baik karena pelaporannya dia online. Jadi, 1.800 ini online semua itu ditetapkan milik negara Rp1,1 miliar,” ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers “Kinerja KPK Bidang Pencegahan Semester I 2022” di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Antara, kemarin.
Namun, KPK juga mengungkapkan bahwa laporan penerimaan gratifikasi sepanjang KPK berdiri baru 64,1 persen dari 774 lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah, yang melaporkannya ke KPK.
Dengan kata lain, kata dia, kesadaran melaporkan gratifikasi ini masih sangat rendah karena masih ada sekitar 36 persen yang tidak pernah ada laporan gratifikasi ke KPK selama KPK berdiri.
“Jadi, terutama pemerintah daerah, ada sekitar 200-an gitu pemerintah daerah tidak pernah kami dapat laporan gratifikasi walaupun kalau ada saja masih belum menunjukkan bahwa itu bersih dari gratifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, untuk memberikan pelayanan maksimal bagi publik, KPK juga terus mengembangkan platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) sebagai medium bertukar informasi berupa cerita, diskusi, dan menyampaikan keluhan yang mewadahi interaksi antar-kementerian/lembaga dengan masyarakat.
Hingga 30 Juni 2022, KPK mencatat JAGA telah dikunjungi lebih dari 6,6 juta dengan total pengguna aktif sebesar 278.126 dan memperoleh 45.397 akun pengguna baru.
“Untuk mendorong pelayanan publik, KPK tahu bahwa ada korupsi kecil kami bilang petty corruption. Oleh karena itu, kami kembangkan platform JAGA.id. Jadi, elektronik saja untuk sektor pendidikan, kesehatan, desa, dan perizinan, juga baru kami launching JAGA Kampus,” ucap Pahala.
Ia lantas menekankan, “Mahasiswa sebelum mengawasi pemerintah, mending awasi dahulu kampusnya. Kami ajarkan bagaimana cara membaca laporan keuangan kampus dan bagaimana cara menganalisisnya.”
Kemudian KPK mencatat telah menerima 2.173 laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi selama semester I 2022.
“Selama semester I 2022, jumlah laporan yang diterima oleh Direktorat PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) KPK adalah 2.173 laporan,” ujar Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana saat jumpa pers “Kinerja KPK Bidang Kelembagaan Semester I 2022” di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Angka tersebut Sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah laporan pada periode yang sama pada tahun 2021 sebanyak 2.045 laporan.
Dari 2.173 laporan tersebut, Hadiyana mengatakan sebanyak 2.069 laporan telah diverifikasi. Sementara itu, 104 laporan langsung diarsip karena substansi laporan tersebut bukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
“Dari 2.069 laporan yang diverifikasi, terdapat 1.235 rekomendasi hasil verifikasi yang juga diarsip karena data dukung dan uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan belum memadai sebagaimana dipersyaratkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat,” ucap Hadiyana.
Sementara terkait pelaporan masyarakat, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan proses verifikasi yang dilakukan KPK untuk menguji kebenaran dari informasi yang telah masuk.
“Verifikasi itu harapannya adalah pertama memastikan bahwa laporan itu benar, valid. Verifikasi menguji kebenaran kemudian setelah benar, tidak abal-abal, tidak hoaks, tidak ‘fake’ maka kemudian kami menentukan apakah ini yang dilaporkan yang benar, laporannya, kejadian, faktanya seperti itu. Apakah masuk dugaan tindak pidana korupsi atau tidak,” tutur Ghufron.
“Kalau sudah tindak pidana korupsi maka kami perkaya untuk kemudian siap dilidik, disampaikan ke Direktorat Penyelidikan KPK,” ucap dia lagi.
Selain itu, kata Ghufron, KPK juga akan mengklarifikasi kepada pelapor terkait pelaporan-nya tersebut.
“Pasti, jadi pertama pada saat penanganan, verifikasi laporan yang kami hubungi pertama adalah pasti pelapor-nya dan kemudian setelah itu, terlapor itu kami mintai keterangan lebih detil. Kemudian kami kembangkan ke pihak-pihak yang lain. Utamanya, kepada tempat atau lokasi yang dilaporkan,” ujar Ghufron.
Selanjutnya, kata dia, setiap perkembangan dari pelaporan tersebut juga akan diinformasikan.
“Bagaimana ‘progres’-nya kemudian kami juga pasti laporkan, sampaikan. Termasuk juga, misalnya, kalau ternyata setelah mendekati ‘locus’-nya kemudian kalau ada ‘miss’ ataupun perbedaan informasi atau kemudian butuh tanggapan atau butuh tambahan pasti kami meminta kembali kepada pelapor-nya bahwa yang anda sampaikan begini, tapi ada info yang berbeda kami pasti kemudian diskusikan dengan pelapor,” ujarnya. Ant
NERACA Jakarta – Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13 hingga 21 Agustus 2022, menunjukkan bahwa institusi…
NERACA Jakarta – Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menilai pendaftaran merek dagang dapat…
NERACA Mataram – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengingatkan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota…
NERACA Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.811 laporan penerimaan gratifikasi pada Semester I 2022, atau naik 37 persen…
NERACA Jakarta – Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13 hingga 21 Agustus 2022, menunjukkan bahwa institusi…
NERACA Jakarta – Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menilai pendaftaran merek dagang dapat…