MALANG, PETISI.CO – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022, Senin (5/9/2022).
Adapun enam fraksi yang ada di DPRD, yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Golongan Karya dan Damai Demokrasi Indonesia (Demokrat, PAN, Perindo, NasDem, PSI) yang hadir dan membacakan atas Pandangan Umum Fraksi.
Perwakilan fraksi di DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022 dilontarkan beberapa masalahkrusial di Kota Malang.
Dari rapat paripurna ini sebagai besar fraksi meminta penjelasan terkait penanganan kemacetan lalu lintas, penanganan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penanggulangan banjir, kesehatan, pendidikan dan optimalisasi penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah.
Selain itu, yang menjadi perhatian para wakil rakyat ini terkait rencana pembangunan Alun-Alun Kedungkandang yang dibatalkan karena ada permasalahan kepemilikan tanah yang harus dijelaskan, pemindahan puskesmas Bareng dan revitalisasi Alun-Alun Tugu.
Yang terbaru adalah adanya dampak kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022. Bagaimana penanganan dampak dominonya guna menekan gejolak di masyarakat.
Para perwakilan fraksi-fraksi ini meminta jajaran eksekutif agar terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas.
Anggaran hendaknya dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan suasana yang kondusif.
Terkait hal tersebut, disampaikan Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji bahwa pihaknya akan memperhatikan semua masukan dan saran dari fraksi-fraksi di DPRD tersebut.
Pihaknya pun akan merancang jawabannya seoptimal mungkin dan akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya pada Rabu (7/9/2022).
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu pun mengaku akan merespons adanya dampak kenaikan BBM.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan dapat menyikapi setiap kebijakan pemerintah dengan arif dan bijaksana.
Kami pasti akan berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tetap kondusif dan daya beli tidak turun drastis, sehingga roda ekonomi tetap berputar pada porosnya,” papar Sutiaji. (clis)
No More Posts Available.
No more pages to load.

source