Wakil Ketua I DPRD Gorut, Roni Imran. (Ist)
Kronologi, Gorontalo – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Roni Imran, menyoroti kurangnya realisasi anggaran belanja modal pada APBD tahun 2021, setelah keluar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Gorontalo.
Memang menurutnya, hasil audit BPK menyatakan capaian serapan anggaran untuk keseluruhannya mencapai 94 persen pada APBD tahun 2021. Ia mengapresiasi capaian tersebut.
“Itu cukup bagus, tetapi dari 94 itu, ada belanja modal. Nah belanja modal itu serapannya hanya 86 persen. Itu kita anggap sangat merugikan rakyat,” kata Roni, usai rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (22/8/2022).
Roni menyampaikan bahwa belanja modal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat jika terealisasi sepenuhnya. Karena hal itu meliputi tanah, bangunan-bangunan, jalan, irigasi dan lainnya.
“Termasuk puskesmas. Misalnya Puskesmas Kwandang yang belum selesai, kan merugikan masyarakat karena tidak bisa dimanfaatkan,” ucapnya.
Sehingga ia meminta agar belanja modal pada setiap serapan APBD harus mencapai 100 persen. Maka semua manfaat dari belanja modal bisa dirasakan masyarakat sepenuhnya.
“Tetapi ini tidak terserap dengan baik dan itu cukup rendah. Jadi diharapkan khusus belanja modal itu yang harus digenjot habis, supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tandas Roni.
Follow us on social media:
© 2018 Kronologi.id. All right reserved
© 2018 Kronologi.id. All right reserved