TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghitung proyeksi dampak konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap anggaran hingga akhir tahun. Hasilnya, kata Sri Mulyani, jika pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi khususnya Pertalite dan Solar, harus ada tambahan subsidi sebesar Rp 198 triliun
“Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp 502 triliun gak akan cukup,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Selatan, Selasa 23 Agustus 2022
Ia kembali menekankan bahwa tambahan subsidi sebesar itu baru mempertimbangkan jika tak ada kenaikan harga Pertalite dan Solar. Padahal, ada komoditas lain yang juga penting diperhatikan yaitu elpiji dan listrik.
Lebih jauh, bendahara negara ini menjelaskan kebutuhan tambahan subsidi itu didasarkan pada proyeksi konsumsi Pertalite dan Solar sampai akhir tahun yang mencapai 29 juta kiloliter. Sedangkan subsidi dan kompensasi energi sudah ditetapkan di Perpres nomor 98 sebesar Rp 502 triliun.
“Artinya, Rp 502 triliun itu dihitung dengan asumsi sesuai dengan APBN yaitu volumenya 23 juta kiloliter. Harganya (asumsi harga ICP) US$ 100, kursnya 14.450 (rupiah per dolar AS),” ucap Sri Mulyani.
Ia memaparkan, meskipun ada tren penurunan harga minyak mentah di pasar global sejak Juli lalu, tapi harganya masih di kisaran atas US$ 100 per barel. “Tapi minyak itu kan naik turun antara US$ 100, 106, 102 begitu,” kata dia.
Alhasil, menurut Sri Mulyani, hanya ada dua upaya yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikan harga BBM bersubsidi. Dua langkah itu adalah pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar, atau menambah anggaran subsidi.
Berita terkini ekonomi bisnis hingga Sabtu sore, 27 Agustus 2022 antara lain tentang pembangunan tahap awal IKN.
Wakil Kepala Otorita IDhony Rahajoe mengatakan bahwa Presiden Jokowi berpesan bahwa IKN adalah Indonesia X.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema pensiunan PNS.
Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari Antam yang memutuskan tak membayar Rp 817,4 miliar meski kalah dalam perkara di Mahkamah Agung.
Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan lebih jauh tentang skema pensiun PNS yang disebut membebani APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penyebab jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi. Apakah Pertalite, Solar atau LPG 3 kg?
Berita terpopuler dimulai dari Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah terpaksa menyubsidi Pertamax.
Sri Mulyani mengatakan, windfall profit komoditas tidak akan cukup menutupi potensi bengkaknya subsidi dan kompensasi energi
Sri Mulyani Indrawati mengakui penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran.
Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 di Solo pada November 2022. Persiapan sudah 70 persen.