PANDEMI COVID-19 melanda Indonesia mulai akhir 2019, dibutuhkan penanganan yang sigap dan cepat dari pemerintah untuk membantu keterpurukan masyarakat kecil dan UMKM.
Salah satu program pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menggulirkan berbagai bantuan sosial yang masuk dalam belanja pemerintah.
Secara nominal, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan September 2020 tumbuh sebesar 21,22 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja kementerian/lembaga terutama bantuan sosial (bansos) dan belanja barang yang meningkat untuk program PEN Perlindungan Sosial, PIP, KIP Kuliah, PBI JKN, bantuan pelaku usaha mikro, serta bantuan upah/gaji yang mencapai Rp156,26 triliun atau sekitar 91,5 persen dari pagu Perpres 72/2020.
Kinerja belanja modal secara nominal tumbuh lebih rendah, namun secara persentase terhadap pagunya lebih besar, dipengaruhi refocusing atau realokasi, serta kebijakan PSBB, walaupun di sisi lain telah melaksanakan berbagai program PEN.
Selain itu belanja non-kementerian/lembaga meningkat, didorong kebijakan subsidi, pensiun/jaminan kesehatan ASN, belanja lain-lain (antara lain Prakerja, kompensasi) serta outlook bunga utang yang menurun seiring kondisi tren suku bunga yang turun.
Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah senantiasa memperhatikan aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta menjaga risiko tetap terkendali.
APBD Provinsi NTB tahun 2022 terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang masing- masing sebesar Rp5,39 triliun dan Rp5,96 triliun. Angka ini relatif mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 yang masing-masing mencapai Rp5,74 triliun dan Rp6,38 triliun.
Secara nominal, APBD Provinsi NTB tahun 2022 mengalami penurunan 5,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan anggaran pendapatan didorong oleh menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan penurunan pagu anggaran belanja utamanya dipengaruhi oleh menurunnya komponen belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.
Di sisi lain, penurunan pagu anggaran pendapatan yang lebih rendah ditopang oleh meningkatnya estimasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 13,88 persen (yoy) yang didorong oleh estimasi peningkatan keseluruhan komponen PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaaan kekayaan daerah termasuk pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya.
Meningkatnya target PAD pada APBD Provinsi NTB, menyebabkan peningkatan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) APBD Provinsi NTB pada tahun 2022. Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan.
Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dihitung dari proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. DOF tahun 2022 diperkirakan sebesar 47,63 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 39,34 persen. Peningkatan estimasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 sebesar 7,80 persen menjadi salah satu komponen perhitungan terbesar yang menyebabkan anggaran PAD Provinsi NTB tahun 2022 menjadi lebih tinggi.
Kredit UMKM
Tingkat pertumbuhan kredit UMKM yaitu pada kredit modal kerja dan kredit investasi mengalami kenaikan pada triwulan I tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelakuusaha UMKM mulai melakukan ekspansi usahanya sehingga diharapkan berdampak positif terhadap kinerja UMKM dan secara tidak langsung kepada perekonomian NTB.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat di era pandemi COVID-19 tengah memasuki babak baru seiring terselenggaranya berbagai ajang balap kelas dunia di Sirkuit Mandalika dan MXJP di Sirkuit Samota Sumbawa.
Event internasional tersebut telah berhasil menghidupkan kembali sektor-sektor strategis penunjang perekonomian NTB seperti pariwisata, transportasi, hingga usaha UMKM yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi NTB triwulan I yang tercatat tumbuh positif 7,47 persen (yoy).
Kegiatan promosi produk UMKM binaan KPw BI NTB juga dilakukan sebelumnya pada event IATC dan WSBK 2021 dengan jumlah 25.000 penonton. Tentu berdampak signifikan terhadap peningkatan branding serta omzet penjualan UMKM kita di NTB.
Keberhasilan kegiatan promosi ini, tentunya tidak terlepas dari strategi marketing kreatif yang diterapkan KPw BI NTB dengan menyediakan booth kopi untuk pengunjung yang membayar menggunakan QRIS.
Sebagai hasilnya, tujuan untuk mendatangkan banyak pengunjung ke booth UMKM binaan Bank Indonesia dapat tercapai sekaligus misi KPw BI NTB untuk semakin memperluas penggunaan QRIS di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Baiq El Badriati
(Akademisi UIN Mataram)
INFO INDONESIA. TANGERANG – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meminta sumber daya manusia (SDM) perhubungan terus …
INFO INDONESIA. PARIGI MOUTONG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengucurkan dana siap pakai Rp250 juta unt …
INFO INDONESIA. JAKARTA – Data Kementerian Kesehatan hingga Minggu (31/7/2022) pukul 12.00 WIB mencatat penambahan kasus …
INFO INDONESIA. RANCABALI – Healing, kata itu belakangan ini ramai di perbincangkan oleh warganet diberbagai media sosia …
INFO INDONESIA. JAKARTA – Setelah resmi mengumumkan akan keluar dari girl group fromis_9, Jang Gyuri menuliskan pesan me …