Indramayu, InfoPublik – Menjelang Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Indramayu 2022 yang akan dilaksanakan pada minggu terakhir Juli ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral, Selasa (19/7/2022).
Rakor yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Indramayu ini menghadirkan Perangkat Daerah (PD) terkait untuk membahas langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam upaya mencegah dan menanggulangi stunting sesuai arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dengan 8 Aksi Konvergensi Stunting.
Pembahasan utama pada rakor ini adalah persiapan pelaksanaan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Indramayu di antaranya program/ kegiatan yang sedang berjalan dan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan analisis situasi, yang harus diakomodasi dalam RKPD 2023.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Indramayu Iin Indrayati yang diwakilkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Ninin Nurwulan memimpin jalannya rakor yang membahas persiapan pelaksanaan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Indramayu  2022.
Ninin menyebutkan, Rembuk Stunting merupakan salah satu kegiatan dalam 8 Aksi Konvergensi Stunting yang harus dilaksanakan. Kegiatan Rembuk Stunting tingkat kabupaten ini direncanakan akan dilaksanakan pada minggu keempat Juli 2022.
Dia berharap, kegiatan Rembuk Stunting tingkat kabupaten ini dapat dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar. Hal ini akan menjadikan nilai lebih dan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting.
“Kami berharap Ibu Bupati nantinya dapat memimpin langsung rembuk stunting ini karena akan menjadi nilai lebih bagi penanganan stunting di Kabupaten Indramayu,” ujarnya.
Kabupaten Indramayu tercatat sebagai daerah yang memiliki penurunan angka stunting tertinggi di Jawa Barat. Tercatat pada 2019, angka stunting Kabupaten Indramayu sebesar 29,9 persen. Berkat usaha keras dari seluruh stakeholder terkait, angka ini bisa ditekan menjadi 14,4 persen pada 2021.
Ninin menambahkan, angka ini bukan hasil penilaian sendiri melainkan hasil penilaian dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI.
“Kita berharap angka ini akan terus dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang,” harap Ninin.
Tampak hadir perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Diskimrum), Dinas Perikanan dan kelautan (Diskanla), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. (MTQ/Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)
75 Kali

Copyright © 2018 InfoPublik. All rights reserved.

source