Elshinta.com – Kelompok massa tergabung dalam Satu Padu (Sapu) Lawan Koruptor Formula E menggelar kegiatan mimbar bebas di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (22/7).
Panggung mimbar bebas di depan Gedung KPK ini sebagai bentuk dukungan kepada Bapak Firly Bahuri dkk agar bergerak cepat. 
"Apalagi skandal Formula E ini tercium bau busuk yang sangat menyengat," tegas Koordinator Aksi Daud.
Dalam aksinya, mereka melakukan aksi teatrikal dengan mengenakan baju APD hasmat layaknya tenaga kesehatan yang tengah menyemprot cairan desinfektan untuk melawan virus koruptor Formula E.
"KPK harus berani bongkar skandal Formula E ini, dan jebloskan koruptornya ke penjara. Jangan sampai kasus dugaan korupsi Formula E ini ditanggung oleh KPK," ujarnya lagi.
Pihaknya menyakini lembaga antirasuah akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait terlebih dulu sebelum memanggil Anies Baswedan. Langkah-langkah hukum dari KPK untuk meminta keterangan dari pihak Bank DKI, Jakpro maupun Dispora sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia.
"KPK segera bergerak cepat agar kasus tersebut tidak berkepanjangan. Langkah tegas sangat dibutuhkan, dan transparan untuk kepentingan publik," ucapnya.
Selain di depan KPK, pendemo juga menggelar aksinya di Gedung Bank DKI. Mereka meminta agar Bank DKI juga bisa ikut menjelaskan penggunaan APBD yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk membayar commitment fee.
"Kami yakin masalah commitment fee ada yang tidak beres. Masa KPK gak sanggup mengendusnya. Kasus Formula E sudah jadi perhatian masyarakat, tapi kenapa KPK loyo," ujarnya.
Gedung BPK Provinsi Jakarta juga ikut disambangi massa aksi. Mereka mendesak BPK agar membantu KPK mengaudit investigatif dugaan kerugian negara pada ajang Formula E.
“Kami minta BPK untuk segera umumkan perkembangan audit investigatif ke publik tanah air,” sambungnya.
"Keanehan-keanehan penggunaan anggaran DKI sangat nyata terlihat, kenapa BPK gak bisa temukan. Periksa lebih teliti jangan main mata, rakyat mengawasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya mencermati setiap aspirasi, laporan atau pun’ informasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. 
Namun demikian, ia menegaskan KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sehingga tidak akan sembarang dalam menetapkan seseorang jadi tersangka. 
"Penegakan hukum itu nyata, bukan fiksi atau misteri. KPK pun bekerja bukan karena pesanan, tapi diuji dengan kebenaran, kecukupan bukti yang kesemuanya akan diuji di peradilan," kata Firli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/4/2022).  
Pernyataan tersebut dibuat untuk menanggapi maraknya laporan terhadap tokoh yang ditengarai memiliki kepentingan pada Pilpres atau Pilkada 2024 medatang. Nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Gibran Rakabuming termasuk salah satunya. Laporan yang kerap disertai aksi unjuk rasa di kantor KPK itu ramai diberitakan media dan diperbincangkan di dunia maya. 
Firli menerangkan, KPK senantiasa berpegang teguh pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok sebagaimana ketentuan perundang-undangan. KPK, tegasnya, tidak akan terpengaruh oleh desakan opini atau persepsi oleh pihak mana pun. 
"Saya tidak ada kepentingan dan saya tidak bermain politik. Kita kerja sesuai fakta hukum dan bukti yang cukup," tegasnya.

source