TEMPO.CO, Jakarta -The Indonesian Institute (TII) menilai pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memerlukan persiapan matang, termasuk salah satunya regulasi perlindungan data.
Peneliti Bidang Ekonomi TII Nuri Resti Chayyani mengatakan penetapan NIK sebagai NPWP dapat menguntungkan bagi negara maupun masyarakat karena memudahkan dalam akses layanan pajak. Namun bagi masyarakat, dapat menambah beban karena akan berisiko terhadap keamanan data pribadi.
“Penyatuan data memudahkan administrasi kebijakan Satu Data Indonesia menjadi efektif dan efisien. Namun, hal ini harus dibarengi dengan peraturan keamanan data bagi masyarakat agar penghimpunan pendapatan negara dari pajak penghasilan dapat berjalan maksimal,” ujar Nuri dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 29 Juli 2022.
Sebagaimana diketahui, penerimaan pendapatan negara dari pajak pada Juni 2022 sudah mencapai Rp868,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp281 triliun, serta dari kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliun. Angka realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juni 2021.
Dengan adanya integrasi data NIK, Nuri berharap akan ada peningkatan penerimaan negara dari pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh). Hal tersebut dikarenakan data yang secara bertahap terintegrasi dan layanan pajak semakin dirasakan oleh para wajib pajak.
Di sisi lain, pengintegrasian data masih dibayangi oleh permasalahan perlindungan data. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya NIK sebagai NPWP dibutuhkan payung hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik, seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Selain isu perlindungan data, ia berpendapat pemerintah juga perlu merunut kembali data-data masyarakat yang berhak menikmati hasil pajak negara, seperti penataan ulang subsidi dan bantuan sosial.”Dengan demikian tidak hanya pajak yang dihimpun secara efektif, tetapi juga ketepatan sasaran untuk kesejahteraan masyarakat perlu dimaksimalkan,” kata dia.
Baca Juga: Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
KKP mencatatkan rekor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP perikanan tangkap tumbuh yang 111,8 persen pada semester I 2022.
Pajak kripto berlaku sejak 1 Mei 2022.
BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Mitsubishi Motors Corporation akan menambah investasi Rp 10 triliun di Indonesia hingga 2025.
Rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih belum optimal dalam beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan penerimaan pajak yang rata-rata mencapai 50 persen pada 2022 diharapkan dapat menjadi bantalan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi.
Keputusan pemerintah untuk kembali memperpanjang insentif pajak kesehatan hingga Desember 2022 dinilai sangat tepat.
Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak kesehatan hingga Desember 2022.
Pembocor data Panama Papers kembali bicara setelah enam tahun menghilang.
Untuk Anda yang ingin mendaftar keanggotaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), berikut ini cara yang bisa Anda lakukan.

source