TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI-Fraksi Nasdem-Hanura di DPRD Provinsi Jambi sampaikan beberapa catatan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021.
Dari proses konsolidasi atas seluruh laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jambi, sekalipun telah diaudit BPK masih menyimpan beberapa catatan, diantaranya:
1.Kementerian Dalam Negeri menyebutkan Realisasi APBD (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) tahun 2021 per 31 Desember 2021 mencapai Rp 1.115,10 triliun 95,59 persen.
Sedangkan APBD Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Gubernur Jambi terealisasi sebesar Rp 4,39 triliun atau sebesar 91,33 persen.
“Penyerapan APBD yang tidak optimal bukan merupakan sesuatu yang baru. Pertanyaan kami, mau sampai kapan persoalan penyerapan tersebut tidak kunjung tuntas. Apa solusi konkrit dan realistis agar tidak optimalnya penyerapan APBD tidak berlanjut,” kata Kamal Ketua Fraksi NasDem-Hanura saat membacakan pandangan umum fraksinya di Paripurna beberapa waktu lalu.
Baca juga: Menteri ATR BPN ke Rumdis Ketua DPRD Jambi, Diskusi Komitmen Bersama Selesaikan Konflik Lahan
2.Gubernur Jambi menyebutkan PAD Provinsi Jambi yang bersumber pada pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melampaui target yang ditentukan. Pertanyaan kami, mengapa target yang ditentukan tersebut selalu dibawah target yang telah ditetapkan pada RPMJD Provinsi Jambi 2016-2021.
3.Realisasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021 hanya mencapai 75,38 persen, Realisasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Tahun 2021 hanya 70,19 persen dan Realisasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi hanya mencapai 55,95 persen.
4.Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2021 hanya mencapai 84.29 persen. Mohon penjelasan saudara Gubernur apakah ini diakibatkan oleh kemiripan ketiga BLUD di Provinsi Jambi yang kebetulan sama-sama bergerak di bidang kesehatan atau ada hal lain.
5.Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 hanya mencapai 74,25 persen. Kami mohon penjelasan dan sekaligus langkah-langkah yang akan disiapkan saudara Gubernur Jambi dalam rangka optimalisasi belanja perjalanan dinas atau langkah-langkah yang akan ditempuh demi terciptanya efisiensi belanja perjalanan dinas. Hal ini penting sebagai acuan pada pelaksanaan APBD tahun 2022.
Baca juga: Waka DPRD Jambi Faizal Riza Sambut Kedatangan Kunker Menteri ATR/PBN ke Jambi
