batampos-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri menolak rencana Pemprov Kepri melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri yang berencana mengajukan nilai APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp3,5 triliun. Pasalnya angka tersebut di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026
“Secara informasi, TAPD Pemprov Kepri sudah menyampaikan rancangan APBD P TA 2022. Jumlahnya adalah Rp3,5 triliun,” ujar salah satu Anggota Banggar, Kamis (21/10) di Tanjungpinang.
Menurutnya, angka yang akan disampaikan tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri. Karena minimalnya, nilai anggaran daerah pada tahun 2022 ini adalah Rp3,6 triliun. Kondisi ini, harus dipenuhi oleh Pemprov Kepri.
“Dengan kondisi sekarang ini, selain melakukan pengalihan anggaran adalah mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan daerah,” tegasnya.
Legislator yang meminta namanya tidak dikorankan ini juga mengatakan, jika merujuk dari rencana usulan tersebut, maka APBD Kepri TA 2022 berpotensi mengalami defisit yang cukup besar. Karena APBD murni TA 2022 ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun.
“Memang dari awal pelaksaan APBD TA 2022 beberapa sektor sudah dilakukan rasionalisasi,” tutupnya.
BACA JUGA: Pansus RPIP DPRD Kepri Sorot Lahan Tidur di Kawasan Industri, Karena….
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri menunda penyerahan draf KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022. Kondisi ini disebabkan pembahasan diinternal Pemprov Kepri belum tuntas.
“Harusnya hari ini (kemarin,red) penyerahan draf KUA PPAS APBD P TA 2022. Namun Pemprov minta ditunda,” ujarnya Wahyu Wahyuddin, Kamis (14/7) di Tanjungpinang.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri tersebut mengatakan, Pemprov Kepri sedang mengalami situasi yang sulit. Hal ini disebabkan pendapatan daerah yang minim. Selain itu, pinjaman sebesar Rp180 miliar masih belum pasti.
“Kami sudah menjadwalkan untuk melakukan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baik itu Dinas Pendapatan Daerah maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,” tegasnya.
Awal tahun 2022 lalu, Anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri, Ririn Warsiti yang merupakan Politisi Partai Gerindra mengatakan, komponen APBD Kepri TA 2022 yang harus dilakukan rasionalisasi. Diantaranya adalah perjalanan dinas, biaya sewa, hibah uang. Disebutkannya, untuk SPPD atau perjalanan dinas sebesar 5 persen, biaya sewa dua persen, dan hibah 8 persen.
“Kegiatan yang dirasionalisasi adalah hibah ke kabupaten/kota, pengawasan di inspektorat, dan rapat koordinasi (Rakor) Kabupaten/Kota dan nasional. Selain itu juga terkena pada jaminan kesehatan,” jelasnya.
Legislator Komisi IV DPRD Kepri tersebut juga menjelaskan, secara keseluruhan besaran anggaran yang dirasionalisasi adalah Rp16 miliar. Ditanya berapa besar anggaran perjalanan dinas atau SPPD yang dipangkas? Mengenai hal itu, Ririn mengatakan Rp6,9 miliar.
“Rasionalisasi ini menyentuh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Begitu juga pada porsi perjalanan dinas atau SPPD,” tegasnya. (*)
reporter: jailani
© PT Batam Multimedia Korporindo.
All Rights Reserved.

source