Anda belum login
Anda belum login
Sign InorSign Up
Email
Password
Nama
Email
Password
Ulangi Password
Email
Password
Nama
Email
Password
Ulangi Password
Pencarian
INVESTOR.id
Menkes Budi Gunadi Sadikin. Sumber: BSTV
JAKARTA, Investor.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mereaktivasi sekitar 300 ribu Posyandu yang tersebar di berbagai daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kini, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sangat terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Baca juga: Kemenkes: 18 Kasus Hepatitis Akut di Indonesia
“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan kepada 80-an ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kalau kita hanya mengandalkan Puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,” kata Menkes saat memberikan keterangan pers melalui kanal Youtube Kementerian Kesehatan, Jumat (13/05/2022).
Ia optimistis, dengan jumlah unit yang banyak dan ditunjang kader kesehatan yang terampil serta sarana dan prasarana yang baik, Posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.
Penggaungan kembali serta rebranding Posyandu, ujar Menkes, merupakan bagian dari transformasi di bidang kesehatan. “Kita akan mereaktivasi, meredefinisikan lagi posyandu agar bisa lebih sistematis dan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan standar di seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.
Menkes menambahkan, reaktivasi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di masa Covid-19 karena operasional posyandu sedikit terganggu saat pandemi. Dilaporkan jumlah kunjungan sasaran ke posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran Covid-19.
“Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunannya sampai 70% lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi Covid-19,” ungkap Menkes.
Pemerintah, lanjutnya, akan berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi posyandu dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik, update dan kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan.
Pada kesempatan itu, Menkes juga mengungkapkan salah satu program pemerintah melalui Posyandu adalah imunisasi. Disebutkan, melalui kader-kader Posyandu, pemerintah berharap cakupan imunisasi rutin bagi anak yang sempat terganggu akibat pandemi Covid-19 bisa kembali meningkat. “Imunisasi nasional akan sukses kalau didukung oleh seluruh kader-kader kita yang ada di Posyandu,” kata Menkes.
Baca juga: Hepatitis Akut Melanda, Begini Penjelasan Kemenke
Saat ini, terdapat sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021. Dengan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang semakin banyak, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela, dan difteri di beberapa wilayah.
Kemenkes juga berupaya menutup kesenjangan imunitas di masyarakat dengan mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan tahap kedua dilaksanakan mulai bulan Agustus 2022 di wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Menkes mengatakan, dalam upaya menyukseskan program ini, Kemenkes menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mendorong orang tua membawa anaknya ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi selama pelaksanaan BIAN sehingga dapat meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada anak. “Kita sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan dukungan dari seluruh pemda untuk mendukung pelaksanaan BIAN 2022,” kata Menkes.
Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)
Sumber : Investor Daily
Berita Terkait
Bertambah, Kasus Dugaan Hepatitis Akut Jadi 24 Orang
Menkes: Transisi Pandemi ke Endemi Tidak Dapat Diputuskan Sendiri
Waspada Cacar Monyet, Hewan Bisa Tularkan Virus ke Manusia
PT TSE Group Beri Layanan Kesehatan Bagi Warga di Pedalaman Papua
Terpopuler
01
Dirut Samudera Indonesia (SMDR) Borong Lagi Saham Perseroan
Kamis, 2 Juni 2022 | 07:46 WIB
02
Satu Lagi Aksi dari Smartfren (FREN): Private Placement Rp 3,1 Triliun!
Kamis, 2 Juni 2022 | 21:46 WIB
03
Mirae: IHSG Konsolidasi, Perhatikan Tiga Saham Pilihan Berikut
Kamis, 2 Juni 2022 | 09:34 WIB
04
Ratusan Lahan RansVerse Habis Terjual dalam 35 Menit
Kamis, 2 Juni 2022 | 19:07 WIB
05
Pengumuman! Mitratel (MTEL) Bakal Buyback Saham Rp 1 Triliun
Kamis, 2 Juni 2022 | 11:29 WIB
Terkini
Bangga Buatan Indonesia, Kementerian PUPR Realisasikan Belanja Produk Lokal Rp 80,48 Triliun
Jumat, 3 Juni 2022 | 10:43 WIB
Apa itu Delisting, Listing, dan Relisting dalam Investasi?
Jumat, 3 Juni 2022 | 10:40 WIB
Ma'ruf Amin Berpesan Rumah Dirawat Dengan Bai
Jumat, 3 Juni 2022 | 10:23 WIB
Lippo Karawaci (LPKR) Berkomitmen Penuh Dalam Praktik ESG
Jumat, 3 Juni 2022 | 10:18 WIB
Kemenaker Tekankan Pentingnya Dialog Sosial dalam Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan
Jumat, 3 Juni 2022 | 10:16 WIB
Copyright ©2022 Investor Daily. All Rights Reserved