Akibat Menalangi Kekurangan Biaya Haji Rp 1,5 Triliun
batampos – Persoalan kekurangan biaya haji sebesar Rp 1,5 triliun akhirnya tuntas. Jemaah tidak perlu merogoh uang untuk menambah ongkos haji. Kekurangannya ditambal dari subsidi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kemudian dari dana efisiensi penyelenggaraan haji yang dikumpulkan sejak 2014 lalu.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memaparkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan akumulasi hasil efisiensi penyelenggaraan haji sebesar Rp 739,8 miliar. ’’Dana ini tersedia untuk dimanfaatkan,’’ katanya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta kemarin (31/5).
Berikutnya sekitar Rp 724 miliar kekurangan biaya haji diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Dengan demikian kekurangan anggaran biaya haji sebesar Rp 1,5 triliun bisa ditutup. Seperti diketahui kekurangan anggaran ini muncul karena Arab Saudi membebankan biaya paket masyair sebesar 5.656 riyal (Rp 21,98 juta) per jemaah.
Pada kesempatan itu Anggito memaparkan bahwa tahun ini BPKH berhasil membukukan nilai pengelolaan dana haji mencapai Rp 10 triliun lebih. Kemudian setelah ada kekurangan biaya haji tersebut, total nilai pengelolaan dana haji yang digunakan untuk subsidi biaya haji 2022 sekitar Rp 4,8 triliun.
’’Kita masih memiliki surplus Rp 5 triliun. Tidak ada kekurangan dana haji. Bahkan kita surplus,’’ tandas Anggito. Surplus nilai pengelolaan dana haji sekitar Rp 5 triliun itu digunakan untuk subsidi penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang.
Dalam rapat itu diputuskan skema menambal kekurangan dana haji yang mencapai Rp 1,536 triliun. Untuk kebutuhan biaya paket masyair jemaah haji reguler dialokasikan Rp 700 miliar dari dana efisiensi penyelenggaran haji. Kemudian Rp 791,6 miliar dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Berikutnya untuk biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp 25,73 miliar dari efisiensi anggaran haji. Lalu kebutuhan untuk selisih kurs kontrak penerbangan haji sebesar Rp 19,279 miliar diambil dari dana efisiensi haji, efisiensi valas, dan dana safeguarding.
’’Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan kesepakatan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR,’’ kata Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia berharap keputusan tersebut memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga dalam peningkatan penyelenggaraan haji tahun ini. Dia menjelaskan bahwa calon jemaah haji mulai masuk ke asrama haji pada tanggal 3 Juni. Kemudian mereka diterbangkan ke Saudi pada 4 Juni.
Pembahasan pemenuhan kekurangan anggaran biaya haji sebesar Rp 1,5 triliun itu mendapatkan banyak masukan dari anggota Komisi VIII DPR. Diantaranya disampaikan oleh Maman Imanul Haq. ’’Bagaimanapun juga haji tetap harus berjalan sesuai jadwal,’’ katanya. Tetapi di sisi lain semua pihak harus berkomitmen menyelamatkan dana haji.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mencoba menerka kenapa sampai terjadi kenaikan biaya haji, khususnya adanya biaya paket masyair. Diantaranya adalah saat ini pemerintah Saudi sedang terus membenahi pelayanan haji. Diantaranya adalah sertifikasi petugas haji di sana. Sertifikasi petugas haji dilakukan hingga ke petugas kasar. Dia mengatakan dalam pembahasan haji berikutnya, harus diupayakan antisipasi-antisipasi.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi hingga tadi malam mencari informasi dari negara-negara pengirim jemaah haji lain. Tetapi tidak ada yang seheboh di Indonesia, terkait adanya kebutuhan anggaran yang membengkak. ’’Setahu saya tidak muncul kehebohan seperti di Indonesia. Bisa jadi karena di Indonesia jemaahnya besar,’’ jelasnya.
Dadi mengatakan adanya tambahan anggaran Rp 1,5 triliun itu sangat besar. Ke depan Kemenag harus cermat dalam menyusun anggaran. Jika perlu, pembahasan anggaran haji menunggu seluruh biaya haji dari Arab Saudi sudah pasti. Sehingga tidak ada tambahan anggaran yang mendadak.
Dia mengatakan untuk tahun ini, karena waktu sudah mepet, publik perlu memaklumi. Tetapi untuk haji 2023 nanti, Kemenag harus kembali melakukan konfirmasi ke pemerintah Arab Saudi. ’’Harus dicari tahu sebenarnya biaya paket di masyair yang mencapai Rp 21 jutaan itu sebenarnya programnya siapa,’’ kata Dadi.
Karena menurut dia sampai sekarang belum ada kejelasan soal pungutan paket biaya masyair tersebut. Apakah benar dari pemerintah, ataukah dari pengelola sejenis BUMN-nya Saudi. Jika ternyata yang menetapkan biaya paket masyair itu adalah korporasi atau BUMN milik Saudi, pemerintah Indonesia harus bisa melobi untuk membahas kembali secara detail.
’’Hitungan saya dengan masa masyair yang sekitar lima hari itu, biaya Rp 21 juta terlalu mahal,’’ tuturnya. Jika dibagi rata, maka dalam sehari biaya yang digunakan untuk layanan masyair sekitar Rp 4 juta. Padahal layanan yang diterima jemaah itu-itu saja. Seperti tenda di Arafah dan Mina. Itupun kondisi tenda di Mina cukup sesak jika diisi kuota normal.
Pada kesempatan lain, Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana menyatakan Kementerian Kesehatan telah membuat aplikasi bernama TeleJemaah Puskes Haji. Aplikasi itu dapat mempermudah petugas kesehatan dalam memantau kondisi kesehatan jemaah haji berisiko tinggi. “Fitur dalam aplikasi itu terdiri dari input data kesehatan sampai dengan galeri dan artikel,” kata Budi.
Pada menu aplikasi terdapat input data kesehatan yang terdiri dari tekanan darah, gula darah, saturasi oksigen, suhu tubuh, sampai keluhan. Menu pada aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji dan bisa meminta bantuan petugas kesehatan jika diperlukan.
Selain itu juga terdapat informasi vaksinasi. Ini adalah data vaksinasi yang sudah dilakukan oleh jemaah haji di kabupaten/kota atau Puskesmas pada saat melakukan vaksinasi terutama meningitis. Data tersebut didapat dari data yang diinput dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes). Data-data yang sudah ada di TeleJamaah tidak bisa diubah karena sudah diinput di dalam Siskohatkes. “Jadi tinggal kita integrasikan data yang ada di Siskohatkes dengan TeleJemaah haji sebagai informasi jemaah haji kita sudah divaksinasi. Jadi lebih transparan sifatnya,” ucap Budi.
Dalam aplikasi ini juga tercantum obat yang sering dibawa oleh jemaah haji. Melalui aplikasi ini juga jemaah haji bisa menghubungi langsung petugas kesehatan yang menyertai jemaah di dalam suatu kloter. Jemaah bisa menghubunginya langsung via Whatsapp. “Nanti kita masukkan nomor kontak petugas ke dalam aplikasi TelePetugas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menyatakan aplikasi TelePetugas ini terhubung dengan TeleJemaah. Aplikasi TelePetugas berfungsi untuk memantau jemaah haji berisiko tinggi. Pada TeleJemaah ada pula fitur perkiraan cuaca, fitur ini sebagai early warning system untuk menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi. Jemaah haji akan mendapatkan imbauan terkait apa yang harus dilakukan di antaranya minum sebelum haus.
Di TeleJamaah, ada pula tombol bantuan yang tersambung di TelePetugas. “Nanti akan bisa dilihat titik koordinatnya jemaah ini oleh petugas terdekat, itu akurasinya sekitar empat meter,” ujarnya.
Aplikasi TeleJemaah terhubung dengan wrist band yang dipakai di pergelangan tangan jemaah. Wrist band berbentuk seperti smartwatch dan terhubung dengan aplikasi TeleJemaah pada ponsel pintar milik jemaah haji. Perangkat ini difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan khusus bagi jemaah haji berisiko tinggi.
“Pada wrist band terdapat data kondisi kesehatan jemaah haji yang didapat melalui infra merah. Data itu kemudian terhubung ke TeleJemaah dan TelePetugas,” bebernya. Pengiriman data ini sifatnya otomatis. Jadi begitu jamaah tensinya di atas itu misal 150 akan memberikan sinyal bunyi di TelePetugasnya.
Kemarin, Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha melepas Petugas Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Arab Saudi 2022. Pelepasan itu dilakukan di halaman Kantor Kementerian Kesehatan. Total ada 776 Petugas Kesehatan Haji terdiri dari 472 tenaga kesehatan haji dan 304 PPIH Arab Saudi. (*)
Reporter: JP Group
© PT Batam Multimedia Korporindo.
All Rights Reserved.