Friday, 18 Zulqaidah 1443 / 17 June 2022
Friday, 18 Zulqaidah 1443 / 17 June 2022
Kamis 16 Jun 2022 21:26 WIB
Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Nashih Nashrullah
Seorang santriwati pesantren Khilafatul Muslimin membawa perlengkapan untuk pulang di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/6/2022). Menurut keterangan pengurus pesantren kegiatan pendidikan ditutup sementara usai rapat dengan pihak Kelurahan dan banyaknya penolakan warga terhadap kegiatan pembelajaran di tempat tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan stigmatisasi maupun pengucilan kepada siswa atau para guru sekolah yang berada di bawah naungan Khilafatul Muslimin.
Menurut P2G, mereka justru butuh dirangkul dengan pendekatan humanis dan bimbingan dari pemerintah serta elemen masyarakat.
“Mereka sesungguhnya butuh dirangkul dengan pendekatan lebih humanis dan bimbingan dari pemerintah serta elemen masyarakat, seperti ormas agama seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah serta organisasi profesi guru,” ungkap Kepala Bidang Litbang Guru P2G, Agus Setiawan, kepada Republika.co.id, Kamis (16/6/2022).
Untuk itu, Agus mengatakan, P2G mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat peran “Pendidikan Pancasila” dan program “Moderasi Beragama” dalam struktur kurikulum nasional, khususnya di sekolah dan madrasah. Hal tersebut dinilai dapat membentuk karakter dan budaya sekolah.
“Pendidikan Pancasila dan Moderasi Beragama mendesak diaktualisasikan nyata, sehingga membentuk karakter dan budaya sekolah,” jelas guru pendidikan agama Islam itu.
Agus juga menyatakan, pihaknya meminta Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemerintah daerah (pemda) untuk jangan luput melakukan pembinaan dan pendampingan serta upaya re-ideologisasi Pancasila kepada seluruh guru dan siswa sekolah yang bernaung di bawah organisasi ekstrem itu.
Dia khawatir apabila itu tak dilakukan maka mereka akan menjadi agen penetrasi dan indoktrinasi ideologi radikal. ‘
“Kami khawatir jika tak dilakukan, guru dan siswanya akan menjadi agen penetrasi dan indoktrinasi ideologi radikal dan anti-Pancasila di lingkungan masyarakat,” kata Agus.
P2G pun mengimbau agar masyarakat, khususnya calon orang tua murid, tidak asal menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang terindikasi mengajarkan paham radikal yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan Pancasila, UUD 195, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Calon orang tua murid jangan sampai gampang tergiur dengan iming-iming uang pangkal gratis atau SPP murah.
“Calon orang tua murid harus mempelajari terlebih dulu profil calon sekolah bagi anaknya. Tentu ini tak akan berhasil tanpa pengarahan dan informasi dari dinas pendidikan setempat,” kata dia.
Dapatkan Update Berita Republika
Nyeri di Punggung Bawah Bisa Jadi Tanda Kanker, Periksakan Jika Ada Gejala Lainnya
Manusia Cyborg Pertama di Dunia Tutup Usia Akibat Penyakit Saraf
Ini yang Terjadi Menit Demi Menit Usai Meneguk Minuman Soda Rendah Kalori
Mengenal Penyakit Ramsay Hunt Syndrome yang Diidap Justin Bieber.
Penyintas Omicron Berpotensi Kena Reinfeksi Subvarian BA.1 dan BA.2 Maupun BA.4 dan BA.5
Jabotabek Inpicture
Anak di bawah umur bersepeda motor di jalan raya memiliki risiko tinggi.
Fintech
Kemenkop-UKM mengadakan penjaringan wirausahawan berbasis inovasi teknologi.
Blitz
Ratu Felisha ikut membintangi film Pengabdi Setan 2.
Umum
Perdagangan telur penyu di Natuna hingga saat ini masih berlangsung meskipun kegiatan dilarang.
Olahraga Inpicture
Tim NPC Indonesia menargetkan perolehan medali emas untuk tim sepak bola CP NPC.
3 PHOTO
3 PHOTO
3 PHOTO
4 PHOTO
2 PHOTO
Jumat , 17 Jun 2022, 02:40 WIB
Jumat , 17 Jun 2022, 00:00 WIB
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved