Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyinggung Kepala Daerah yang kerap mengajukan pengadaan program kesehatan, namun tidak memahami pembangunan kesehatan di daerahnya.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri “Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer” di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Eks Kapolri itu mengingatkan, program pelayanan kesehatan primer sangat didukung dengan kapasitas kepemimpinan kepala daerah yang memiliki konsep dan memahami pembangunan bidang kesehatan daerahnya masing-masing.
Ia mengaku masih menemui pemimpin yang tidak peduli dengan kesehatan daerahnya.
Baca juga: Kemendagri Benarkan Ridwan Kamil Kembali Ajukan Cuti, Kemlu Sebut Ada Progress Soal Pencarian Eril
Sehingga, rumah sakitnya tidak bagus atau tenaga kesehatannya melakukan eksodus ke daerah lain karena honornya belum dibayar.
“Lebih parah lagi fokus pada pengadaan, ujung-ujungnya pengadaan terus. Begitu pengadaan barang yang tidak diperlukan di daerah itu, yang belum bisa dioperasionalkan karena tidak compatible dengan sistem yang ada, tapi harganya di mark up. Makanya banyak yang kena kasus tindak pidana korupsi,” kata Tito.
Menurutnya, pemerintah berusaha agar seluruh kepala daerah termasuk di tingkat desa tidak melakukan ‘penggerogotan’ anggaran kesehatan.
Mendagri menegaskan pula akan mendukung Kementerian Kesehatan dalam mengintervensi beberapa daerah untuk mendukung kebijakan di bidang Kesehatan dan siap untuk mengeluarkan kebijakan yang diperlukan.
Baca juga: Mendagri Kritik Rencana Kenaikan Tunjangan Kinerja KPU Hampir 150 persen
“Kami mohon kalau ada yang perlu kami buatkan, surat edaran, instruksi, Peraturan Mendagri, apapun juga sepanjang itu inline untuk mendukung konsep Bapak Menkes, apa pun akan saya keluarkan,” ujarnya.