BOYOLALI – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi pembelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali. Tak ingin ada lagi petugas penghitungan suara yang tumbang karena kelelahan. Maka di Pemilu 2024, perekrutan akan diutamakan anak muda yang juga memahami tentang IT. Selain itu, KPU terus berkoordinasi dengan pusat lantaran pelaksanaan pemilu daerah dan presiden digelar beriringan.
Selama proses pemilu, KPU selalu dibantu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Para petugas ini menjadi garda terdepan dalam penghitungan suara. Namun, berkaca pada 2019 silam, banyak kasus KPPS hingga PPK yang tumbang karena kelelahan.
Komisioner KPU Boyolali, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Muhammad Rohani mengamini, kondisi lapangan dalam rekapitulasi dan penghitungan suara bisa sampai tengah malam. Otomatis, banyak petugas KPPS yang harus bekerja hingga dini hari.
Dia mengungkapkan ada temuan beberapa petugas KPPS yang sakit. Hal tersebut menjadi evaluasi dan akan dipersiapkan sedini mungkin. Dia mengajak agar masyarakat turut berperan dalam menyelenggarakan pemilu yang sehat. Serta aktif berpartisipasi dalam pemilu termasuk menjadi penyelenggara di tahapan bawah.
“Kami masih menunggu aturan dari pusat (teknis pemilihan KPPS, Red). Karena pemilu 2024 akan merekrut anak muda yang paham aplikasi. Sehingga dimaksimalkan dengan anak-anak muda yang bisa menangkap kecepatan teknologi informasi. Disisi lain mereka secara fisik lebih kuat,” terangnya, Sabtu (18/6).
Selain itu, KPU Boyolali akan menggandeng dinas terkait. Terutama dalam pengecekan kesehatan pada petugas KPPS, PPS, dan PPK. Pihaknya juga mulai menyiapkan sarana prasarana (sarpras). Terutama jaringan-jaringan di daerah yang masih kesulitan akses internet. Saat ini tahapan pemilu 2024 telah dimulai.
Pada 2022 ini sejumlah tahapan pemilu mulai dilakukan. Dimulai tahap perencanaan program dan anggaran. Serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 mulai disusun. Dilanjutkan dengan pendaftaran dan validasi peserta pemilu yang dimulai Agustus. Verifikasi dilakukan secara administratif dan faktual di lapangan. Kemudian pada Oktober dilakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) di Boyolali.
“Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berlangsung dari 14 Oktober 2022 -21 Juni 2023. Itu termasuk daftar pemilih pemula (DPP) yang tiap bulan selalu di-update,” ucapnya.
Kemudian pada November mendatang dilakukan penetapan jumlah kursi dan daerah pilih (Dapil). Saat ini ada 45 kursi legislatif di Boyolali. Namun, karena laporan jumlah penduduk Boyolali mencapai lebih dari satu juta orang. Sehingga sesuai ketentuan UU nomor 7 tahun 2017, untuk penduduk lebih dari 1 juta penduduk akan ada penambahan kursi. Yakni dari 45 menjadi 50 kursi. Namun, hal itu perlu validasi yang nanti diputuskan oleh KPU RI.
Sementara itu, Ketua KPU Ali Fahrudin menjelaskan pemilu serentak kembali digelar pada 2024. Yakni pemilihan di tingkat daerah dan gubernur serta presiden dan DPR RI. Sedangkan tempo waktu pelaksanaan saling beriringan. Ali mengaku akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Baik dalam kesiapan logistik, kesiapan sumber daya manusia maupun anggaran.
“Rencana NPHD (Naskah perjanjian hibah daerah, Red) pada September 2023 (terkait anggaran, Red). Selain itu, karena pemilu digelar beriringan, maka kita juga akan sharing dengan KPU RI,” paparnya. (rgl/nik/dam)
BOYOLALI – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi pembelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali. Tak ingin ada lagi petugas penghitungan suara yang tumbang karena kelelahan. Maka di Pemilu 2024, perekrutan akan diutamakan anak muda yang juga memahami tentang IT. Selain itu, KPU terus berkoordinasi dengan pusat lantaran pelaksanaan pemilu daerah dan presiden digelar beriringan.
Selama proses pemilu, KPU selalu dibantu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Para petugas ini menjadi garda terdepan dalam penghitungan suara. Namun, berkaca pada 2019 silam, banyak kasus KPPS hingga PPK yang tumbang karena kelelahan.
Komisioner KPU Boyolali, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Muhammad Rohani mengamini, kondisi lapangan dalam rekapitulasi dan penghitungan suara bisa sampai tengah malam. Otomatis, banyak petugas KPPS yang harus bekerja hingga dini hari.
Dia mengungkapkan ada temuan beberapa petugas KPPS yang sakit. Hal tersebut menjadi evaluasi dan akan dipersiapkan sedini mungkin. Dia mengajak agar masyarakat turut berperan dalam menyelenggarakan pemilu yang sehat. Serta aktif berpartisipasi dalam pemilu termasuk menjadi penyelenggara di tahapan bawah.
“Kami masih menunggu aturan dari pusat (teknis pemilihan KPPS, Red). Karena pemilu 2024 akan merekrut anak muda yang paham aplikasi. Sehingga dimaksimalkan dengan anak-anak muda yang bisa menangkap kecepatan teknologi informasi. Disisi lain mereka secara fisik lebih kuat,” terangnya, Sabtu (18/6).
Selain itu, KPU Boyolali akan menggandeng dinas terkait. Terutama dalam pengecekan kesehatan pada petugas KPPS, PPS, dan PPK. Pihaknya juga mulai menyiapkan sarana prasarana (sarpras). Terutama jaringan-jaringan di daerah yang masih kesulitan akses internet. Saat ini tahapan pemilu 2024 telah dimulai.
Pada 2022 ini sejumlah tahapan pemilu mulai dilakukan. Dimulai tahap perencanaan program dan anggaran. Serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 mulai disusun. Dilanjutkan dengan pendaftaran dan validasi peserta pemilu yang dimulai Agustus. Verifikasi dilakukan secara administratif dan faktual di lapangan. Kemudian pada Oktober dilakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) di Boyolali.
“Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berlangsung dari 14 Oktober 2022 -21 Juni 2023. Itu termasuk daftar pemilih pemula (DPP) yang tiap bulan selalu di-update,” ucapnya.
Kemudian pada November mendatang dilakukan penetapan jumlah kursi dan daerah pilih (Dapil). Saat ini ada 45 kursi legislatif di Boyolali. Namun, karena laporan jumlah penduduk Boyolali mencapai lebih dari satu juta orang. Sehingga sesuai ketentuan UU nomor 7 tahun 2017, untuk penduduk lebih dari 1 juta penduduk akan ada penambahan kursi. Yakni dari 45 menjadi 50 kursi. Namun, hal itu perlu validasi yang nanti diputuskan oleh KPU RI.
Sementara itu, Ketua KPU Ali Fahrudin menjelaskan pemilu serentak kembali digelar pada 2024. Yakni pemilihan di tingkat daerah dan gubernur serta presiden dan DPR RI. Sedangkan tempo waktu pelaksanaan saling beriringan. Ali mengaku akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Baik dalam kesiapan logistik, kesiapan sumber daya manusia maupun anggaran.
“Rencana NPHD (Naskah perjanjian hibah daerah, Red) pada September 2023 (terkait anggaran, Red). Selain itu, karena pemilu digelar beriringan, maka kita juga akan sharing dengan KPU RI,” paparnya. (rgl/nik/dam)
Penerbit : PT Surakarta Intermedia Pers
Alamat : Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 37 Surakarta