Dalang Ki Warseno Slank Hadiahi Lagu untuk Megawati|Peresmian JIS di Malam Puncak Jakarta Batal, Mengapa?|Gubernur Anies Gaungkan Jakarta Sebagai Kota Global
Sabtu, 25 Juni 2022 | 22:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS
Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan radikalisme adalah paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Hal ini karena penganut paham radikalisme selalu mendoktrin dengan membenturkan agama dan budaya, agama dan sosial, agama dan Pancasila.
“Misalnya, saat melakukan doktrin mereka akan menanyakan membela ideologi agama atau ideologi Islam. Membela Islam atau NKRI. Pancasila atau Al-Qur’an,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) R Ahmad Nurwakhid, dalam keterangannya, Sabtu (25/6/2022).
Kenalkan Islam Moderat, BNPT Gandeng Al-Azhar Mesir
Menurut Nurwakhid, terorisme dijiwai oleh paham radikalisme yang akarnya adalah ideologi. Sementara ideologi dipahami oleh manusia.
“Setiap manusia punya potensi baik dan jahat. Ada potensi moderat dan radikal. Keduanya akan muncul dengan adanya faktor korelatif yakni agama, politik, dan sebagainya. Faktor ekonomi bukan akar melainkan pemicu. Faktor ekstremisme dan radikalisme menjadi faktor pemicu adanya suatu permasalahan. Melawan ideologi Pancasila,” paparnya.
Densus Antiteror Dalami Khilafatul Muslimin dan Terorisme
Nurwakhid, yang sebelumnya menjadi pembicara seminar nasional Gebyar Keputeraan Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Kamis (23/6/2022), menjelaskan, radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya.
Radikal terorismenya adalah dari oknum yang beragama. Radikalisme dalam terminologi asing dikatakan ekstremisme.
“Terorisme adalah tindakan atau kekuatan yang menggunakan ancaman kekerasan, terutama kekerasan verbal dan menimbulkan banyak kerugian termasuk objek vital dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan,” jelasnya.
BNPT: Politisasi Agama Bisa Picu Radikalisme dan Terorisme
Hal ini pula yang melatarbelakangi negara menetapkan separatis KKB sebagai terorisme.
“Karena negara kita adalah negara demokrasi dan pilar negara demokrasi itu adalah negara informasi hukum. Hukum kita yang terkait dengan terorisme adalah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme,” terang Nurwakhid.
Ia menambahkan, teroris separatis Papua punya motif ideologi karena tidak mengakui adanya Pancasila. Mereka berpolitik ingin memisahkan diri dari NKRI yang sudah menjadi konsensus nasional dan diakui oleh PBB.
Selain itu, lanjut Nurwakhid, yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, karena tidak ada agama yang mengaitkannya. Terorisme biasanya didominasi oleh umat beragama di suatu wilayah dan biasanya didominasi oleh umat beragama di suatu wilayah.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
Sri Lanka hampir kehabisan bensin dan solar setelah beberapa pengiriman yang diperkirakan tertunda tanpa batas waktu.
Mentan mengajak semua pihak berkontribusi menjaga ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang melanda dunia.
Presiden Kelima yang juga Ketua DPP PDIP Megawati mendapat hadiah lagu gendhing Jawa dalam perayaan Bulan Bung Karno 2022, Sabtu (25/6/2022) malam.
PDIP menggelar wayang kulit dengan judul “Bima Suci” yang dibawakan oleh Ki Warseno Slank dalam rangka Bulan Bung Karno 2022, Sabtu (22/6/2022) malam.
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dibarengi dengan pembenahan fasilitas dunia pariwisata, termasuk di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli.
Peresmian JIS pada malam puncak HUT ke-495 Kota Jakarta Sabtu malam batal karena sejumlah hal apa, apa ya?
Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami lonjakan dalam dua pekan terakhir hingga mencapai 249 kasus.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mendorong pelaku kreatif menjadi kunci kebangkitan ekonomi nasional.
Dalam acara Festival Bakar Ikan Nusantara yang digelar PDIP, Ketua DPR, Puan Maharani mengingatkan pentingnya ketahanan dan kedaulatan pangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pertemuan politik antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
NEWSLETTER
NEWSLETTER
