TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan (Pemkab Lamongan) menetapkan lima prioritas pembangunan. Hal ini diluar prioritas wajib dasar yang diselenggarakan setiap tahun yakni pendidikan, kesehatan, trantibmas, dan layanan publik.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Lamongan telah dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada Kamis (31/3/2022), di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan.
Musrenbang tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lamongan tahun 2023 yang memiliki tema pembangunan Penguatan Daya Saing SDM Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif.
“Pada tahun 2023 Pemkab Lamongan menetapkan lima prioritas pembangunan. Prioritas pertama adalah penanganan banjir dan peningkatan infrastruktur, kedua peningkatan ekonomi, ketiga penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, keempat adalah peningkatan SDM, dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Diungkapkan Pak Yes, proyeksi pendapatan Lamongan tahun 2023 jika dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran, maka tidak bisa mengcover kebutuhan anggaran yang telah diusulkan. Oleh karena itu, Pak Yes menekankan akan pentingnya pemahaman skala prioritas pembangunan.
“Saya berharap kepada stakeholder pembangunan yang hadir yakni forkopimda dan perwakilan universitas, NGO, juga tokoh masyarakat untuk saling memahami dan memaknai. Bagaimana pentingnya kolaborasi dalam akselerasi terwujudnya Lamongan yang Megilan. Kunci keberhasilan pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan adalah kolaborasi dan responsive,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bakorwil Bojonegoro Prov. Jatim Agung Subagyo menyampaikan paparan terkait arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Ia memberikan rekomendasi dan arahan terkait ekonomi makro dan pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan.
“Rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Lamongan adalah mendukung pengembangan hard dan soft infrastruktur diarahkan guna meningkatkan daya saing pada sektor basis, sehingga memberikan nilai tambah pada pemulihan ekonomi tahun 2023,” kata Agung.
Berdasarkan rekap hasil input usulan, Kepala Bappelitbangda Lamongan Suyatmoko melapokan bahwa dari total 9.507 usulan masyarakat dan Pokir (Pokok Pikiran DPRD) melalui SIPD sebanyak 6.345 usulan telah diverifikasi.
“Sedangkan jumlah usulan PD melalui SIPD sebanyak 73 dengan 29 diantaranya belum terverifikasi, serta 39 usulan provinsi melalui SIPD,” ujar Suyatmoko.
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur yang hadir di Musrenbang tersebut secara langsung menyampaikan dan menyerahkan secara simbolis Pokir (Pokok Pikiran) Dewan.
Selain itu, Musrenbang yang dilaksanakan Pemkab Lamongan melalui Bappelitbangda yang menetapkan 5 prioritas pembangunan tersebut juga dihadiri perwakilan dari forum disabilitas Lamongan dan forum anak Lamongan untuk turut menyampaikan aspirasinya dalam usulan perencanaan pembangunan daerah. (*)
**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.
10/11/2021 – 09:39
Copyright 2014 – 2022 TIMES Indonesia. All Rights Reserved.
Page rendered in 0.2654 seconds. Running in Unknown Platform