BORNEONEWS, Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar pertemuan koordinasi program imunisasi puskesmas dalam rangka pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, Evelnie mengatakan, capaian BIAN di kabupaten tersebut baru 32,5 persen sejak dicanangkannya BIAN pada 19 Mei 2022 lalu.
“Dalam kegiatan hari ini kita membahas terkait apa saja kendala dalam mencapai target BIAN tersebut hingga langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai target BIAN 100 persen,” ujar Evelnie, Selasa, 7 Juni 2022.
Evelnie menjelaskan, kegiatan BIAN ini dilaksanakan di beberapa tempat, seperti sekolah, posyandu atau puskesmas. Dia menyebut, banyak orangtua yang masih enggan membawa anaknya untuk mengikuti imunisasi ke posyandu. Hal itu menjadi salah satu kendala mengapa target BIAN masih rendah.
Ia mengatakan, pihak Dinas Kesehatan siap membantu pihak puskesmas dalam mencari solusi agar bisa mencapai target BIAN. Misalnya, lanjut dia, membantu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara puskesmas dengan lintas sektor jika kerja sama tersebut menjadi kendalanya. Lalu, jika kendalanya terkait anggaran, pihaknya juga siap membantu mencarikan jalan keluar.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang memiliki anak usia 9 bulan hingga sebelum 12 tahun untuk bisa membawa anaknya mengikuti imunisasi baik di posyandu, puskesmas atau di sekolah untuk menyukseskan BIAN ini,” tukas Evelnie.
“Imunisasi sangat penting untuk melindungi anak dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi,” imbuhnya. (RISKA YULYANA/B-7)
Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Depe, mengaku prihatin dengan kondisi Taman Nansarunai di Tamiang Layang yang terlihat kumuh kerena sampah berserakan di taman dan parit.
Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluarkan kesepakatan daftar harga beli.
Beruang yang kerap berkeliaran di kebun dan permukiman warga di Sampit, Kotawaringin Timurbeberapa waktu lalutak pernah muncul kembali. Akhirnya, perangkap yang sebelumnya dipasang diambil kembali untuk diamankan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelayanan Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL).
Terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Bupati Seruyan Yulhaidir akui banyak tantangan tugas kedepan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil sawit.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson mengatakan, desa yang masih dalam katagori blank spot untuk jaringan internet dan telekomunikasi harus jadi perhatian.
Arbani alias Aar dan Rahman terancam selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara atas kasus pencurian.
Anggota DPRD Kalteng, Bryan Iskandar mengatakan, pemda perlu mempersiapkan atau merancang infrastruktur yang mampu mengantisipasi dan mencegah terjadinya banjir. Tentunya, kata dia, perancangan pembangunan tersebut juga harus disesuaikan dengan RTRWP Kalteng.
Berdasarkan hasil penelitian Nadan Narkotika Nasional Pusat (BNNP), Nadan Intelejen Negara (BIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing provinsi, ternyata saat ini menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah masing-masing termasuk di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota DPRD Kalteng, Lohing Simon mendorong pemprov agar dapat memikirkan untuk mendirikan pabrik pengolah crude palm oil (CPO) sawit di Kalteng.