Suara.com – Kementerian Keuangan mencatat realisasi serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi atau PEN 2022 hingga 25 Februari baru sekitar 5 persen atau setara Rp22,6 triliun dari pagu yang sebesar Rp455,62 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak puas dengan realisasi tersebut. “Ini harus dipacu karena kita sudah masuk di bulan ketiga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022).
Dirinya pun merinci realisasi anggaran program PEN 2022 sebesar Rp22,6 triliun meliputi kluster kesehatan Rp0,8 triliun untuk fasilitas kepabeanan vaksin dan alat kesehatan. Kemudian kluster perlindungan masyarakat Rp21,2 triliun yakni Program Keluarga Harapan/PKH, Sembako BLT Desa dan Kartu Prakerja.
Sementara kluster penguatan pemulihan ekonomi terealisasi Rp0,6 triliun yakni untuk pariwisata dan pangan kementerian/lembaga (K/L) serta insentif perpajakan.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Infrastruktur Adalah Investasi Strategis, Tapi Butuh Duit Banyak
Anggaran PEN 2022 lebih disederhanakan oleh pemerintah menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Kelompok pertama yaitu penanganan kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp122,54 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan program vaksinasi, perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan, dan penanganan Covid-19 di daerah.
Kelompok kedua yaitu perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk lanjutan program bansos (PKH, sembako), Kartu Pra Kerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP, dan antisipasi perluasan perlinsos.
Sedangkan kategori ketiga Rp178,32 triliun adalah untuk pemulihan ekonomi. Seperti program Padat Karya untuk parekraf, ketahanan pangan, di bidang ICT, pembangunan kawasan industry hingga dukungan kepada UMKM.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Instrumen APBN jadi Peredam Guncangan Covid-19
“Sedangkan, di Triwulan 1 tahun 2022, komitmen DMO MHU sudah mencapai 35 persen
“…mestinya dibalikkan ke mereka yang jadi korban.”
Lutfi mengatakan sulit mencari pihak yang salah dalam kasus ini. Namun, ia menil
“…Jika ada pegawai yang terlibat dalam jaringan mafia tanah, mereka juga harus
80 juta bidang tanah sudah terdaftar secara resmi alias memiliki sertifikat.
Apple mengumumkan sejumlah seri iPhone yang tidak kompatibel dengan iOS 16 seper
Berikut enam hal yang diperlukan untuk memulai bisnis online selain modal.
Bisnis sampingan menjadi solusi untuk mendapatkan pemasukan. Dalam satu aktivita
Antrean sistem online bagi pengguna BPJS Kesehatan membuat mereka tak perlu data
Pejabat Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Afghanistan, Pakistan, dan Ira
Ganjar Pranowo mengangkat 9.024 guru honorer di Jateng menjadi Pegawai Pemerinta
Menteri Pariwaisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menggelar pelatihan membati
Ikuti Kami
Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda
© 2022 suara.com – All Rights Reserved.