JOMBANG – Pelaksanaan APBD 2021 patut mendapat perhatian. Pasalnya ada dana Rp 500 miliar lebih yang tercatat tak terserap dalam APBD tahun 2021 lalu dan masuk ke Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran).
Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menerangkan, dalam laporan bupati pada nota penjelasan LPj (laporan pertanggungjawaban) APBD 2021 kemarin (2/6), diketahui Silpa APBD 2021 mencapai ratusan miliar rupiah. ”Sesuai auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan yang disampaikan bupati pada nota penjelasan LPj (laporan pertanggungjawaban) memang Silpa (APBD 2021, Red) mencapai Rp 500 miliar sekian,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (5/6).
Ditanya jumlah pasti, Mas’ud belum bisa memberikan jumlah pastinya. ”Besok saja (hari ini, Red) di kantor untuk pastinya,” terangnya. Saat ditanya apa penyebab tingginya SILPA APBD 2021 mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, Mas’ud mengungkapkan, dikarenakan ada refocusing anggaran dampak Covid-19.
Ia menambahkan, program-program yang tidak berjalan kebanyakan dari BLUD, BOS, DAK, BKK dan DBHCHT. ”Itu ada yang nilainya dari BLUD tidak bisa diutak-atik, seperti RSUD Jombang, Ploso dan puskesmas. Jadi seperti tenaga kesehatan yang belum terbayarkan. Ini kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan,” terangnya.
Ia mengaku, banyaknya SILPA ini bukan karena macetnya program di masing-masing OPD. Pasalnya serapan OPD sudah bagus. ”Kemarin rata-rata serapan OPD mencapai 78 persen,” bebernya.
Nantinya saat pembahasan P-APBD 2022, para wakil rakyat mendorong kegiatan-kegiatan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD reguler 2022, agar diprioritaskan, seperti perbaikan ratusan ruas jalan kabupaten yang rusak, termasuk perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak. ”Jadi nanti tunggu pengajuan penyampaikan nota P-APBD (2022, Red) nanti di sana dikerjakan bersama-sama dengan pemkab,” pungkasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jombang Muhammad Nashrulloh tak menampik dari perhitungan sementara, tercatat jumlah SILPA pelaksanaan APBD 2021 mencapai ratusan miliar rupiah. ”Kalau itu, SILPA kan memang ratusan miliar, tapi ada dana yang bersifat specific grant (hibah khusus) yang nantinya akan dialokasikan kembali sesuai rekening atau kegiatan berkenaan,” terangnya, Jumat (27/5).
Dia mencontohkan, misal dana BOS (bantuan operasional sekolah), BLUD (badan layanan umum daerah) RSUD Jombang, RSUD Ploso termasuk puskesmas-puskesmas yang jadi BLUD. ”Kalau dana block grant tidak banyak. Yang banyak specifik grant yang nanti akan dialokasikan kembali sesuai rekening berkenaan atau kegiatan berkenaan,” imbuhnya.
Meski begitu, Nasrulloh menegaskan, kepastian besaran SILPA menunggu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. ”Nanti lebih jelas Insya Allah dalam waktu dekat kami sampaikan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 ke DPRD. Di situlah nanti ketemu SILPA definitinya, kalau sekarang belum definit karena belum ditetapkan perdanya,” tandas Nasrulloh. (yan/naz/riz)
JOMBANG – Pelaksanaan APBD 2021 patut mendapat perhatian. Pasalnya ada dana Rp 500 miliar lebih yang tercatat tak terserap dalam APBD tahun 2021 lalu dan masuk ke Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran).
Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menerangkan, dalam laporan bupati pada nota penjelasan LPj (laporan pertanggungjawaban) APBD 2021 kemarin (2/6), diketahui Silpa APBD 2021 mencapai ratusan miliar rupiah. ”Sesuai auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan yang disampaikan bupati pada nota penjelasan LPj (laporan pertanggungjawaban) memang Silpa (APBD 2021, Red) mencapai Rp 500 miliar sekian,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (5/6).
Ditanya jumlah pasti, Mas’ud belum bisa memberikan jumlah pastinya. ”Besok saja (hari ini, Red) di kantor untuk pastinya,” terangnya. Saat ditanya apa penyebab tingginya SILPA APBD 2021 mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, Mas’ud mengungkapkan, dikarenakan ada refocusing anggaran dampak Covid-19.
Ia menambahkan, program-program yang tidak berjalan kebanyakan dari BLUD, BOS, DAK, BKK dan DBHCHT. ”Itu ada yang nilainya dari BLUD tidak bisa diutak-atik, seperti RSUD Jombang, Ploso dan puskesmas. Jadi seperti tenaga kesehatan yang belum terbayarkan. Ini kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan,” terangnya.
Ia mengaku, banyaknya SILPA ini bukan karena macetnya program di masing-masing OPD. Pasalnya serapan OPD sudah bagus. ”Kemarin rata-rata serapan OPD mencapai 78 persen,” bebernya.
Nantinya saat pembahasan P-APBD 2022, para wakil rakyat mendorong kegiatan-kegiatan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD reguler 2022, agar diprioritaskan, seperti perbaikan ratusan ruas jalan kabupaten yang rusak, termasuk perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak. ”Jadi nanti tunggu pengajuan penyampaikan nota P-APBD (2022, Red) nanti di sana dikerjakan bersama-sama dengan pemkab,” pungkasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jombang Muhammad Nashrulloh tak menampik dari perhitungan sementara, tercatat jumlah SILPA pelaksanaan APBD 2021 mencapai ratusan miliar rupiah. ”Kalau itu, SILPA kan memang ratusan miliar, tapi ada dana yang bersifat specific grant (hibah khusus) yang nantinya akan dialokasikan kembali sesuai rekening atau kegiatan berkenaan,” terangnya, Jumat (27/5).
Dia mencontohkan, misal dana BOS (bantuan operasional sekolah), BLUD (badan layanan umum daerah) RSUD Jombang, RSUD Ploso termasuk puskesmas-puskesmas yang jadi BLUD. ”Kalau dana block grant tidak banyak. Yang banyak specifik grant yang nanti akan dialokasikan kembali sesuai rekening berkenaan atau kegiatan berkenaan,” imbuhnya.
Meski begitu, Nasrulloh menegaskan, kepastian besaran SILPA menunggu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. ”Nanti lebih jelas Insya Allah dalam waktu dekat kami sampaikan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 ke DPRD. Di situlah nanti ketemu SILPA definitinya, kalau sekarang belum definit karena belum ditetapkan perdanya,” tandas Nasrulloh. (yan/naz/riz)
PT JOMBANG INTERMEDIA PERS
JALAN AIRLANGGA NOMOR 10,
KEPANJEN, JOMBANG
TELEPON / FAX / WHATSAPP: (0321) 875137/081336610001
