JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kembali menerima kucuran alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 20 Miliar.
Diketahui, anggaran itu lebih besar Rp 5 miliar daripada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 15 miliar. Alokasi DBHCHT itu dibagi kepada 7 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Baca Juga : Kuatkan Arahan Presiden Jokowi Terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Khofifah Ajak Masyarakat Belanja dan Pakai Produk Dalam Negeri
Salah satu penerima terbanyak, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) sebanyak Rp. 8,6 miliar. Setelah iti, ada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang menerika alokasi sebanyak Rp 10 miliar.
Dari anggaran alokasi DBHCHT yang diterima oleh Dinkes, Kepala Dinkes Sudiyo menyebut digunakan untuk pengadaan mobil operasional (ambulans) dan pengadaan alat kesehatan (alkes).
“Pengadaan ambulans ini sebanyak 7 unit, dengan harga masing-masing sekitar Rp. 400 juta per unit,” tutur Kkdinkes yang akrab disapa Yoyok itu, Selasa (24/5/2022).
Dari 7 unit Ambulance ini, Yoyok mengaku bahwa nantinya akan diperuntukkan di masing-masing puskesmas, yang disesuaikan dengan skala kebutuhannya.
Sementara terkait alkes, Yoyok juga mengaku nantinya juga akan diserahkan terhadap masing-masing puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan di Bangkalan. “Jadi, pengadaan mobil ambulans dan alkes ini, nanti semuanya akan diserahkan kepada puskesmas,” ungkap dia.
Selain itu, Yoyok mengaku, sebenarnya dari alokasi anggaran itu, pihaknya menginginkan untuk kebutuhan perbaikan fisik di setiap puskesmas yang masih belum kebagian renovasi.
Baca Juga : Kuatkan Arahan Presiden Jokowi Terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Khofifah Ajak Masyarakat Belanja dan Pakai Produk Dalam Negeri
Tetapi, anggaran yang di alokasikan dari DBHCHT hanya cukup dialokasikan terhadap biaya pengadaan yang sifatnya skala urgent saja, utamanya perihal alkes.
Oleh sebab itu, Dinkes mengaku kalau semisal alokasi DBHCHT ada lagi, ia menginginkan lebih banyak lagi agar bisa digunakan untuk pengadaan fisik puskesmas. “Jadi, kalau ada alokasi untuk Dinkes, ke depannya bisa lebih besar lagi dari DBHCHT ini,” harapnya.
Sekadar diketahui, dari jumlah 22 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan, tinggal 14 puskesmas yang belum direnovasi atau pembangunan fisik.