Oleh
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendesak PT Titan Group untuk menyelesaikan hak enam ribu karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu lantaran perusahaan yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur tersebut rekeningnya diblokir oleh Bank Mandiri. Pemblokiran itu sesuai dengan rekomendasi Bareskrim Mabes Polri terkait adanya dugaan kredit macet yang dialami perusahaan batu bara di Sumatera Selatan ini.
“Ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk menyelesaikan secara objektif, perusahaan harus memberikan hak-hak karyawan ketika mendapat keuntungan, dan saya menyayangkan perusahaan kurang teliti dalam hal ini,” ujar Fauzi dalam keterangan tertulis kepada media, Senin (30/5/2022).
Menurut Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut, persoalan PT Titan sebetulnya sangat sederhana jika dilihat dari sisi bisnis. Jika PT Titan bangkrut, langkahnya tidak lain dengan di-take over alias diambil alih. “Kalau memang mereka sudah tidak sanggup ya sudah, tinggal lelang lalu di-take over oleh siapa yang sanggup, kan gitu. Sederhana,” tambah legislator dapil Sumatera Selatan I itu.
Karena itu, dalam waktu dekat, ia berkomitmen untuk berdiskusi dengan Pimpinan Komisi XI DPR RI agar memanggil sejumlah pihak, termasuk PT Titan Group atas dugaan kasus kredit macet tersebut. “Saya akan berdiskusi dengan pimpinan komisi XI untuk membahas ini,” tutup Fauzi.
Persoalan kredit macet PT Titan Group berimbas kepada 6 ribu karyawan dengan tidak mendapatkan gaji pada Mei 2022. Tak hanya gaji, ribuan karyawan juga tidak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR pada Lebaran 2022 lantaran 40 rekening milik perusahaan diblokir Bank Mandiri atas rekomendasi Bareskrim Polri.
Willy Aditya Ingatkan Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Data Kartu Prakerja
Kamrussamad Pertanyakan Kerugian Saham Telkomsel saat Proses IPO dengan PT GoTo
Said Abdullah Dukung Sikap Indonesia Undang Presiden Ukraina-Rusia pada KTT G20
Oleh
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai berbagai kasus robot trading DNA Pro yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat harus menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk mengungkap kasus serupa lainnya. Apalagi, kasus penipuan investasi ini merugikan nasabah hingga miliaran rupiah. Bahkan diprediksi robot trading mulai menyasar investasi aset kripto (cryptocurrency) di Indonesia.
Karena itu, Rudi mengingatkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) harus menyiapkan aturan ketat. Ia menyebut Indonesia menjadi sasaran empuk mafia-mafia keuangan. Sebab, kapasitas masyarakat Indonesia terutama yang melek digital masih minim. “Jangan sampai kecolongan. Kita apresiasi kecepatan aparat hukum menangangi kasus DNA Pro,” tegas Rudi kepada dalam keterangan persnya, Selasa (31/5/2022).
Di sisi lain, Rudi mengkritik kebijakan Bappebti yang terlalu mudah memberikan izin-izin perdagangan aset kripto. Padahal, sebelumnya ada sejumlah aset kripto yang bermasalah dan merugikan nasabah. “Seharusnya Bappebti lebih selektif dan ketat lagi, jangan sampai bertambah lagi nasabah yang menjadi korban dari investasi kripto ilegal,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Rudi menilai aneh jika Bappebti begitu mudah memberikan izin-izin perdagangan aset kripto. Sedangkan, studi mendalam soal perdagangan kripto belum ada. “Aturan Bappebti ini belum jelas, karena belum tahu rujukan atau alat ukurnya apa, sehingga bisa menentukan coin-coin kripto yang boleh masuk ke Indonesia,” imbuhnya.
Legislator dapil Sumatera Utara III itu menduga koin-koin yang dijual menggunakan skema ponzi dengan alasan membentuk komunitas. Dalam praktiknya, ada perusahaan yang menjual di luar pasar-pasar resmi dengan menggunakan aplikasi ilegal yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, Rudi mengingatkan Bappebti tidak sembarangan menerbitkan izin-izin perdagangan aset kripto.
Sepanjang tidak ada punya aturan ketat untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Bappebti tidak boleh mengeluarkan izin. “Jangan bilang bahwa Bappebti hanya sekadar kasih izin, tapi pelaku penipuanya adalah mereka, tentu tidak bisa begitu, Bappebti harus ikut bertanggung jawab,” tegas Rudi.
Rudi pun mendesak Bappebti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar investasi kripto ilegal yang sudah dilaporkan ke Bareskrim bisa segera ditindaklanjuti. “DPR mendesak aparat hukum untuk membongkar borok para pemain investasi bodong ini, karena membuat rakyat menderita,” tandas Rudi.
Oleh
Jepara – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Jepara. Ia juga meminta agar pendidikan vokasi ukir menjadi salah satu prioritas.
“Di sini punya potensi yang bagus-bagus, hebat-hebat. Contohnya di Karimunjawa, ekonomi kreatif dan pariwisata mesti dikembangkan. Tadi saya lihat kerajinan ukir juga sangat bagus, tapi peminatnya makin kecil. Maka perhatian pada pendidikan vokasi ukir ini menjadi prioritas,” kata Ganjar, seusai memberikan arahan kepada Pj Bupati Jepara, Kepala OPD, Forkompimda, dan Kepala Desa di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (31/5/2022).
Ganjar menjelaskan, khusus Karimunjawa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang fokus membereskan bandara di sana. Sembari menunggu itu rampung, Ganjar meminta agar Pemkab Jepara dan pengelola pariwisata serius menyiapkan dan menangani Karimunjawa.
“Saya minta kerja sama dengan tempat-tempat yang ramai seperti Yogya dan Bali, untuk membuat paket wisata agar bisa naik,” jelas Ganjar.
Ditambahkan, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi salah satu potensi agar perekonomian di Kabupaten Jepara bisa segera bangkit dari pukulan pandemi. Untuk itu, sama seperti dengan tiga kabupaten/ kota lain yang dipimpin oleh Penjabat Bupati/ Wali Kota, Ganjar meminta agar anggaran tahun 2023 disiapkan dengan prioritas ekonomi, khususnya usaha kecil dan mikro.
“Jepara ini juga salah satu kabupaten yang sangat menarik untuk investasi. Maka berikan layanan yang mudah, murah, dan cepat,” katanya.
Dalam memberikan pelayanan, lanjut Ganjar, integritas menjadi nomor satu. Layanan aduan juga mulai dibuka, dan diharapkan ada nomor WhatsApp yang bisa digunakan untuk melapor.
“Jadi sosial kontrolnya bisa berjalan. Sekali lagi saya ingatkan jaga integritas, jangan korupsi, dan jangan ada pungli. Layani yang baik, agar masyarakat yang berekspektasi tinggi pada pembangunan ini benar-benar bisa merasakan itu,” tegas Ganjar.
Selain beberapa hal tersebut, Ganjar juga mengingatkan Edy terkait permasalahan kesehatan, khususnya penyakit yang muncul akhir-akhir ini. Yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dan cacar monyet yang harus menjadi perhatian.
“Ini mesti jadi perhatian. Satu nyerang orang, satu nyerang hewan,” pesan Ganjar.
Ia kemudian menuturkan ada kepala desa yang menyampaikan jika di desanya ditemukan ada sekitar 300-an kerbau yang terpapar PMK. Ternyata hal itu belum terdeteksi, sehingga perlu kerja sama antara para peternak, surveilans, dan dinas terkait.
“Ini yang kita minta agar kerja sama dengan kita. Sentra-sentra yang seperti ini mesti segera dideteksi, dan kita minta agar surveilansnya segera jalan, dokter hewan, dan yang mengurusi peternakan semua turun ke lapangan. Kalau ini bisa terkendali, harapan kita cukup bisa menahan potensi-potensi penyakit ini. Sehingga nanti ketika kita bisa menyiapkan program untuk menaikkan ekonomi, sektor-sektor ini relatif akan aman,” jelasnya.
Oleh
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua secara virtual di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat siang ini, Selasa (31/05/2022). Hadir memimpin rombongan, Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hasil keputusan ini, kami minta waktu audiensi langsung dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden,” ucap Lenis.
Ia juga menyebutkan rencana Deklarasi Papua Damai bertajuk “Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat” yang akan digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2022, di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua.
Menanggapi hal itu, Wapres mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua.
“Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” Wapres mengapresiasi.
Wapres juga menyampaikan kesediaannya untuk memberikan sambutan pada acara Musyawarah LMA se Tanah Papua, walaupun secara virtual melalui rekaman, yang akan ditayangkan kepada seluruh peserta Musyawarah LMA di Lapangan Pendidikan Wamena Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 1 Juni 2022 besok
Lebih jauh, Wapres menegaskan kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, serta memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen.
Wapres menambahkan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomiannya.
“Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh,” terangnya.
“Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera,” imbuh Wapres.
Pemerintah pun, sambung Wapres, selalu terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran.
“Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua, dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua,” tuturnya.
Untuk itu, Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut.
“Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk orang asli Papua,” tegas Wapres.
“Mari kita letakkan batu, tonggak sejarah supaya yang kita wariskan Papua yang sejahtera, aman, dan damai, dan bersatu, bersaudara,” pungkasnya.
Copyright © 2019 fakta.news – All Rights Reserved
