MATARAM-Anggota Komisi 3 Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar menyarankan pada Gubernur NTB, memacu kinerja anak buahnya, terutama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kreatif mencari sumber anggaran di pusat.
Hal ini untuk menjawab kondisi fiskal daerah yang belakangan disebut empot-empotan.
“Dorong agar mereka bergerak menjemput anggaran di pusat. Bila perlu bentuk tim pelobi anggaran,” saran politisi PPP itu.
Komposisi tim dapat disesuaikan agar dapat meraih hasil yang maksimal. Misalnya dengan melibatkan tokoh daerah yang memiliki pengaruh di tingkat nasional.
Pimpinan Yayasan Maraqitta’limat, Mamben, Lombok Timur itu, melihat langkah ini dapat diupayakan untuk membantu meringankan beban fiskal daerah.
Bahkan dia melihat daerah lain, telah lebih dahulu membentuk tim pelobi anggaran untuk menjemput dana-dana yang tersedia di pemerintah pusat.
“Daerah lain sudah punya tim pelobi anggaran yang kuat, hanya NTB yang saya lihat belum punya,” ujarnya.
Hazmi Hamzar melihat, Gubernur sebenarnya sudah sangat aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Namun, hal itu belum cukup, karena biasanya waktu yang dimiliki terbatas untuk lobi-lobi anggaran.
“Akan lebih bagus kalau ada tim pelobi anggaran yang membantu Gubernur menindaklanjuti yang telah disepakati, yang memiliki jaringan dengan pemerintah pusat. Ketika Gubernur melakukan lobi anggaran ajak Ketua DPRD, begitu juga saat OPD melobi anggaran dapat mengajak pimpinan komisi,” ulasnya.
Dengan kerja kolaboratif seperti itu, Hazmi Hamzar yakin akan banyak anggaran pusat mengalir ke provinsi.
“Saya yakin semua punya jaringan, paling tidak seperti anggota dewan punya jaringan kepartaian yang bisa dimaksimalkan untuk membantu lobi anggaran,” ulasnya.
Ada banyak potensi anggaran di pusat yang belum mengalir optimal ke provinsi. Seperti misalnya dana yang berkaitan dengan pengembangan UMKM belum maksimal dijemput oleh daerah.
“Misalnya untuk pengembangan UMKM program vokasi SMK, di sana ada anggaran mencapai Rp 5 triliun yang belum dijemput. Begitu juga di Dirjen Pariwisata, anggarannya juga masih banyak, tapi juga belum dijemput,” ungkapnya.
Persoalan tidak ada anggaran perjalanan dinas untuk lobi anggaran, tidak bisa jadi alasan. Bahkan Hazmi Hamzar, menyarankan kemampuan lobi anggaran menjadi salah satu standar penilaian untuk menjadi Kepala OPD.
“Di daerah lain kepala dinas berlomba-lomba jemput anggaran di pemerintah pusat, di sini seharusnya juga begitu. Kalau tidak bisa jemput anggaran, pecat saja. Saya pikir kalau hanya sekadar membelanjakan, semua orang bisa jadi kepala dinas,” tegasnya.
Ini bisa jadi langkah jitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah devisit anggaran dan sulitnya membuat program yang secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Kita harus realistis, terlebih kita punya utang yang harus dicicil pembayaran lewat APBD. Oleh karenanya, potensi yang dapat dimaksimalkan harus bisa dijemput,” sarannya.
Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi mengatakan fiskal daerah memang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kontraksi keuangan daerah terjadi cukup dalam akibat utang di tahun anggaran 2021.
“APBD kita dalam kondisi kurang sehat,” ungkapnya.
Salah satu pemicunya adalah utang Rp 227,68 miliar. Selain itu terjadi penurunan pendapatan sepanjang tahun 2021.
“Pertama, Transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat jauh berkurang,” terangnya.
Kedua, Pemprov NTB memiliki beban 8 persen dari DAU untuk vaksinasi.
“Kalau vaksinnya itu gratis dari pemerintah pusat namun Pemprov perlu membiayai honor vaksinator, kebutuhan distribusi, penyimpanan, dan lain-lain,” jelasnya.
Ketiga, daya beli masyarakat melemah akibat Pandemi Covid-19. Terutama terhadap kemampuan masyakat dalam membeli kendaraan bermotor.
“Padahal itu penyumbang PAD terbesar, nilainya sampai ratusan miliar, pemerintah dapat pemasukan dari BBNKB,” paparnya. (zad/r2)