– Fraksi-Fraksi Khawatirkan Berkurang – Sebelumnya sampai Rp 70 Miliar, Tahun Depan Sekitar Rp 47 miliar
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember memprogram layanan kesehatan gratis dengan nama Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien atau biasa disebut J-Pasti Kueren. Tak tanggung-tanggung, Pemkab dan DPRD telah menyepakati dan mengalokasikan sekitar Rp 47 miliar dari APBD tahun anggaran 2023.
Rencana anggaran itu sedikit menurun jika dibanding tahun lalu, yang berada di kisaran Rp 60-70 miliar. Sejumlah fraksi di DPRD Jember sempat mengurai rencana anggaran itu. Mayoritas mereka mengkhawatirkan akan mengalami kekurangan. “Kami mengkhawatirkan itu tidak mencukupi tahun depan, karena biasanya sebelum adanya JKN, untuk anggaran layanan kesehatan menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) sekitar Rp 60-72 miliar setahun,” kata Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah, pekan lalu (3/11).
Kekhawatiran serupa juga diutarakan Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar (Pandekar). Tidak hanya soal kesiapan dukungan anggaran, namun juga pada soal pelayanan. “Kami mengingatkan kepada bupati untuk menjadikan atensi terkait program Jember Keren ini,” ungkap Mujiburrahman Sucipto, Juru Bicara Fraksi Pandekar.
Ia menilai kondisinya hari ini tengah terdistorsi. Di mana saat ini terjadi penumpukan pasien di PKM, tetapi tidak segera dirujuk ke RS daerah karena pengajuannya lewat Jember Keren. Perbedaan respons rumah sakit daerah terhadap program tersebut dibandingkan program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, dinilainya sangat disayangkan.
Akibatnya, pasien yang memanfaatkan program layanan kesehatan Jember Pasti Kueren di rumah sakit memperoleh informasi bahwa ruangan di rumah sakit daerah selalu dalam kondisi penuh. “Sehingga yang diinformasikan kepada keluarga pasien selalu penuh kapasitasnya. Tetapi, manakala pengajuannya melalui program BPJS Kesehatan, maka pasien segera dapat rujukan untuk tindakan medis lebih lanjut,” beber Sucipto.
Gayung bersambut, Fraksi Gabungan Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) sempat meminta masyarakat Jember yang merasa kurang terfasilitasi dengan program tersebut nantinya bisa melakukan pengaduan. “Kami menyiapkan diri menjadi ‘meja pengaduan bagi rakyat Jember’. Sampaikan kepada kami, kami siap mengawal rakyat jika tidak mendapat layanan kesehatan gratis ini,” papar Alfian Andri Wijaya, Juru Bicara Fraksi GIB, pekan lalu.
Menurut dia, sebelum dilakukan kesepakatan dan pengesahan di forum paripurna pengesahan APBD 2023, sejak awal Fraksi GIB ngotot menghendaki anggaran Jember Pasti Kueren ditambah alokasinya. Oleh karena itu, setelah APBD didok, pekan lalu, fraksi tegas akan menyediakan meja aduan untuk masyarakat. “Kami Fraksi GIB terus ngotot ditambah alokasi anggarannya pada tahun 2023. Agar mampu menjamin seluruh rakyat, khususnya yang kurang mampu, bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis,” imbuhnya.
Bupati Jember Hendy Siswanto dalam kesempatan paripurna APBD saat itu sempat mengatakan bahwa pelaksanaan Program J-Pasti Kueren itu dipastikan akan lebih baik lagi, secara SOP di PKM maupun RSD, dan ketentuan administrasi yang mudah dan jelas. Selain itu, lanjut dia, anggaran Program Jember Pasti Kueren dipastikan akan mampu menjamin seluruh rakyat Jember, khususnya yang kurang mampu, bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
“Program tersebut dimaksudkan untuk menjamin seluruh rakyat, khususnya yang kurang mampu dan belum menjadi peserta JKN. Kami juga berharap dukungan DPRD agar pelaksanaan program ini sesuai prosedur dan membantu menyosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Hendy. (mau/c2/bud)
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember memprogram layanan kesehatan gratis dengan nama Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien atau biasa disebut J-Pasti Kueren. Tak tanggung-tanggung, Pemkab dan DPRD telah menyepakati dan mengalokasikan sekitar Rp 47 miliar dari APBD tahun anggaran 2023.
Rencana anggaran itu sedikit menurun jika dibanding tahun lalu, yang berada di kisaran Rp 60-70 miliar. Sejumlah fraksi di DPRD Jember sempat mengurai rencana anggaran itu. Mayoritas mereka mengkhawatirkan akan mengalami kekurangan. “Kami mengkhawatirkan itu tidak mencukupi tahun depan, karena biasanya sebelum adanya JKN, untuk anggaran layanan kesehatan menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) sekitar Rp 60-72 miliar setahun,” kata Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah, pekan lalu (3/11).
Kekhawatiran serupa juga diutarakan Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar (Pandekar). Tidak hanya soal kesiapan dukungan anggaran, namun juga pada soal pelayanan. “Kami mengingatkan kepada bupati untuk menjadikan atensi terkait program Jember Keren ini,” ungkap Mujiburrahman Sucipto, Juru Bicara Fraksi Pandekar.
Ia menilai kondisinya hari ini tengah terdistorsi. Di mana saat ini terjadi penumpukan pasien di PKM, tetapi tidak segera dirujuk ke RS daerah karena pengajuannya lewat Jember Keren. Perbedaan respons rumah sakit daerah terhadap program tersebut dibandingkan program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, dinilainya sangat disayangkan.
Akibatnya, pasien yang memanfaatkan program layanan kesehatan Jember Pasti Kueren di rumah sakit memperoleh informasi bahwa ruangan di rumah sakit daerah selalu dalam kondisi penuh. “Sehingga yang diinformasikan kepada keluarga pasien selalu penuh kapasitasnya. Tetapi, manakala pengajuannya melalui program BPJS Kesehatan, maka pasien segera dapat rujukan untuk tindakan medis lebih lanjut,” beber Sucipto.
Gayung bersambut, Fraksi Gabungan Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) sempat meminta masyarakat Jember yang merasa kurang terfasilitasi dengan program tersebut nantinya bisa melakukan pengaduan. “Kami menyiapkan diri menjadi ‘meja pengaduan bagi rakyat Jember’. Sampaikan kepada kami, kami siap mengawal rakyat jika tidak mendapat layanan kesehatan gratis ini,” papar Alfian Andri Wijaya, Juru Bicara Fraksi GIB, pekan lalu.
Menurut dia, sebelum dilakukan kesepakatan dan pengesahan di forum paripurna pengesahan APBD 2023, sejak awal Fraksi GIB ngotot menghendaki anggaran Jember Pasti Kueren ditambah alokasinya. Oleh karena itu, setelah APBD didok, pekan lalu, fraksi tegas akan menyediakan meja aduan untuk masyarakat. “Kami Fraksi GIB terus ngotot ditambah alokasi anggarannya pada tahun 2023. Agar mampu menjamin seluruh rakyat, khususnya yang kurang mampu, bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis,” imbuhnya.
Bupati Jember Hendy Siswanto dalam kesempatan paripurna APBD saat itu sempat mengatakan bahwa pelaksanaan Program J-Pasti Kueren itu dipastikan akan lebih baik lagi, secara SOP di PKM maupun RSD, dan ketentuan administrasi yang mudah dan jelas. Selain itu, lanjut dia, anggaran Program Jember Pasti Kueren dipastikan akan mampu menjamin seluruh rakyat Jember, khususnya yang kurang mampu, bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
“Program tersebut dimaksudkan untuk menjamin seluruh rakyat, khususnya yang kurang mampu dan belum menjadi peserta JKN. Kami juga berharap dukungan DPRD agar pelaksanaan program ini sesuai prosedur dan membantu menyosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Hendy. (mau/c2/bud)
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember memprogram layanan kesehatan gratis dengan nama Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien atau biasa disebut J-Pasti Kueren. Tak tanggung-tanggung, Pemkab dan DPRD telah menyepakati dan mengalokasikan sekitar Rp 47 miliar dari APBD tahun anggaran 2023.
Rencana anggaran itu sedikit menurun jika dibanding tahun lalu, yang berada di kisaran Rp 60-70 miliar. Sejumlah fraksi di DPRD Jember sempat mengurai rencana anggaran itu. Mayoritas mereka mengkhawatirkan akan mengalami kekurangan. “Kami mengkhawatirkan itu tidak mencukupi tahun depan, karena biasanya sebelum adanya JKN, untuk anggaran layanan kesehatan menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) sekitar Rp 60-72 miliar setahun,” kata Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah, pekan lalu (3/11).
Kekhawatiran serupa juga diutarakan Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar (Pandekar). Tidak hanya soal kesiapan dukungan anggaran, namun juga pada soal pelayanan. “Kami mengingatkan kepada bupati untuk menjadikan atensi terkait program Jember Keren ini,” ungkap Mujiburrahman Sucipto, Juru Bicara Fraksi Pandekar.
Ia menilai kondisinya hari ini tengah terdistorsi. Di mana saat ini terjadi penumpukan pasien di PKM, tetapi tidak segera dirujuk ke RS daerah karena pengajuannya lewat Jember Keren. Perbedaan respons rumah sakit daerah terhadap program tersebut dibandingkan program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, dinilainya sangat disayangkan.
Akibatnya, pasien yang memanfaatkan program layanan kesehatan Jember Pasti Kueren di rumah sakit memperoleh informasi bahwa ruangan di rumah sakit daerah selalu dalam kondisi penuh. “Sehingga yang diinformasikan kepada keluarga pasien selalu penuh kapasitasnya. Tetapi, manakala pengajuannya melalui program BPJS Kesehatan, maka pasien segera dapat rujukan untuk tindakan medis lebih lanjut,” beber Sucipto.
Gayung bersambut, Fraksi Gabungan Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) sempat meminta masyarakat Jember yang merasa kurang terfasilitasi dengan program tersebut nantinya bisa melakukan pengaduan. “Kami menyiapkan diri menjadi ‘meja pengaduan bagi rakyat Jember’. Sampaikan kepada kami, kami siap mengawal rakyat jika tidak mendapat layanan kesehatan gratis ini,” papar Alfian Andri Wijaya, Juru Bicara Fraksi GIB, pekan lalu.
Menurut dia, sebelum dilakukan kesepakatan dan pengesahan di forum paripurna pengesahan APBD 2023, sejak awal Fraksi GIB ngotot menghendaki anggaran Jember Pasti Kueren ditambah alokasinya. Oleh karena itu, setelah APBD didok, pekan lalu, fraksi tegas akan menyediakan meja aduan untuk masyarakat. “Kami Fraksi GIB terus ngotot ditambah alokasi anggarannya pada tahun 2023. Agar mampu menjamin seluruh rakyat, khususnya yang kurang mampu, bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis,” imbuhnya.
Bupati Jember Hendy Siswanto dalam kesempatan paripurna APBD saat itu sempat mengatakan bahwa pelaksanaan Program J-Pasti Kueren itu dipastikan akan lebih baik lagi, secara SOP di PKM maupun RSD, dan ketentuan administrasi yang mudah dan jelas. Selain itu, lanjut dia, anggaran Program Jember Pasti Kueren dipastikan akan mampu menjamin seluruh rakyat Jember, khususnya yang kurang mampu, bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
“Program tersebut dimaksudkan untuk menjamin seluruh rakyat, khususnya yang kurang mampu dan belum menjadi peserta JKN. Kami juga berharap dukungan DPRD agar pelaksanaan program ini sesuai prosedur dan membantu menyosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Hendy. (mau/c2/bud)
Jl. Ahmad Yani No. 99 Jember
Telepon Redaksi: 0331-483545
Fax: 0331-486894
Email: radarjember.digital@gmail.com

source