Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Jakarta (18/08) — Sebagaimana agenda tahunan, Presiden membacakan Nota Keuangan APBN 2023 dalam Sidang Tahunan MPR menyambut HUT RI ke-77.
Ada 5 agenda utama dalam postur RAPBN 2023 yang disampaikan presiden yaitu penguatan kualitas SDM unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi dan pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengapresiasi dimasukannya peningkatan kualitas sistem kesehatan sebagai salah satu agenda utama APBN 2023. Namun menurutnya titik berat APBN tampaknya masih di sektor ekonomi dengan segala pendukungnya, termasuk infrastruktur.
“Bisa dibilang lebih dari 70% agenda utama APBN ini diarahkan pada sektor ekonomi. Infrastruktur juga masih terus menjadi prioritas APBN di tahun 2023 ini meskipun seharusnya perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas infrastruktir yang sudah dibangun dengan anggaran sangat besar dalam mendukung perekonomian,” ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).
Kurniasih meminta agar pemerintah betul-betul serius untuk memulihkan sektor kesehatan yang sempat terguncang dan porak-poranda akibat pandemi covid-19. Banyak tenaga kesehatan yang gugur, pelayanan kesehatan yang sempat terhenti, alat kesehatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan saat gelombang pandemi datang, dan tentu saja penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat pandemi covid-19.
“Ketahanan sistem kesehatan kita juga menjadi terlihat begitu rapuh saat pandemi lalu, khususnya saat puncak gelombang pandemi. Belum lagi persoalan kemandirian obat dan vaksin yang masih jauh dari harapan. Pada tingkat layanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, masyarakat juga masih mengeluhkan pelayanan yang buruk. Oleh karena itu seharusnya pemulihan sektor kesehatan ini harus mendapat perhatian khusus dalam APBN 2023 ini,” sebut dia.
Secara khusus Anggota DPR RI Dapil Jakarta II ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk penanganan stunting dalam APBN 2023. Kurniasih menyampaikan riset yang dilakukan oleh UNICEF bersama UNDP, AIPP-Prospera dan SMERU Research Institute yang menemukan bahwa anak-anak Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari guncangan ekonomi dan kerawanan pangan, terganggunya akses layanan kesehatan, hingga munculnya tekanan psikologis akibat pandemi lalu.
“Penyelenggaraan posyandu yang terganggu juga menyebabkan 13% rumah tangga dengan anak berusia di bawah lima tahun tidak dapat memperoleh layanan imunisasi dan 36,7% rumah tangga tersebut belum bisa mendapatkan terapi dan layanan kesehatan lain yang dibutuhkan anaknya,” ungkap Kurniasih
Pemerintah juga diharapkan melaksanakan komitmennya dalam penanganan stunting. Dalam 5 Pilar Penurunan Stunting, belum terlihat secara eksplisit komitmen peningkatan anggaran dan alokasi anggaran yang lebih tepat dan efektif untuk penurunan stunting. Hasil kajian dari Badan Kajian DPR menunjukkan dari sisi Anggaran, Pemerintah belum optimal merancang program penurunan AKI, AKB dan Angka kematian balita (AKABA) dan dalam dua tahun belakangan ini.
“Jika pemerintah memang menginginkan peningkatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maka pemulihan sektor kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak harus menjadi prioritas anggaran,” ungkap dia.
Kurniasih menambahkan, sangat berat untuk mencetak generasi unggul sementara banyak anak dan balita masih menghadapi kerawanan pangan dan pelayanan kesehatan yang buruk serta prevelensi stunting yang masih tinggi.