Roni Imran, Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara. Foto: Iwan.
Kronologi, Gorontalo – Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Roni Imran, menyebutkan, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp393 miliar.
Tetapi dalam penggunaannya nanti, kata Roni, akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dialokasikan di mana saja namun memprioritaskan untuk belanja pegawai.
“Ini berbeda, sudah ada arahan peruntukannya. Jadi dari Rp393 miliar itu, ada Rp60 miliar dikhususkan untuk biaya P3K. Nah diproyeksikan Rp60 miliar itu bisa membiayai 500 sampai 600 P3K dalam setahun,” kata Roni, saat dihubungi, Jumat (7/10/2022).
Ia mengungkapkan, saat ini jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah 700 formasi, dan yang telah terseleksi sebanyak 260 P3K. Sehingga, nantinya ketika semua sudah terseleksi hingga formasi penuh harus menambah anggaran untuk pembiayaan.
“Kalau itu lulus semua itu bisa menambah di perubahan nanti, tapi ini belum diketahui kapan mulai SK-nya,” jelasnya.
Selain arahan alokasi anggaran untuk P3K, Roni juga menerangkan arahan alokasi dana sebesar Rp49 miliar untuk dana pendidikan yang akan dimasukkan di dinas pendidikan.
“Ini sudah diatur jadi nanti melihat menu dari pemerintah pusat. Kemudian ada juga untuk dana kesehatan Rp40 miliar. Dan terakhir dinas PU itu Rp24 miliar mungkin untuk belanja modal,” paparnya.
Dengan arahan alokasi anggaran tersebut, kata Roni, DAU Kabupaten Gorut akan tersisa sebanyak Rp270 miliar, yang akan didistribusikan ke seluruh OPD termasuk belanja pegawai, bayar utang, dana cadangan, ADD, dan lain sebagainya.
“Cukup enggak itu tidak kan? Kalau belanja pegawai saja tahun ini kurang lebih Rp267 miliar yang sudah termasuk P3K,” ucap Roni.
Dengan begitu, ia berharap agar Pendapatan Asli Daeran (PAD) nantinya akan meningkat. Karena jika berharap Dana Insentif Daerah (DID) hanya ada di Kabupaten Gorontalo untuk Provinsi Gorontalo, yang totalnya mencapai Rp35 miliar.
“Kalau tidak naik kita akan kesulitan penganggaran, karena PAD kita belum mencapai 4 persen dari dana transfer. Sekarang saja pada perubahan ini kita targetkan Rp35 miliar. Saya pesimis itu bisa tercapai,” tutupnya.
Follow us on social media:
© 2018 Kronologi.id. All right reserved
© 2018 Kronologi.id. All right reserved