logo
Selamat
Logo
twitter
facebook
instagram
youtube
Jumat, 4 November 2022
03 November 2022
20:31 WIB
Editor: Rikando Somba
JAKARTA –Mereka yang masih buang air besar (BAB) sembarangan di Jakarta Barat segeralah berubah, tak melakukannya lagi. Kini, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menegaskan niat untuk bersih terhadap BAB sembarangan. Bahkan, Pemkot merekrut 'detektif' untuk mendeteksi warga yang masih buang air besar (BAB) sembarangan di setiap kelurahan.
Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari, mengatakan, tugas mereka adalah mencari hingga memverifikasi siapa saja yang masih BAB di sembarang saluran air.
"'Detektif adalah sebutan kami untuk para petugas kesehatan lingkungan puskesmas, mereka yang tiap hari turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi," kata Erizon di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (3/11).
Dari penelusuran detektif ini, Pemkot berharap mendapatkan berupa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki jamban layak serta di titik-titik mana saja warga biasa BAB sembarangan. Berdasarkan data itu lah, setiap kelurahan melakukan proses verifikasi dan mencari solusi agar warga bisa mendapatkan jamban yang layak.
Jika proses verifikasi selesai dan seluruh KK di kelurahan tersebut sudah memiliki jamban yang layak, maka wilayah tersebut mendapat predikat Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari kebiasaan BAB sembarangan.
Di wilayah Jakarta Berat sendiri, kini ada 12 kelurahan yang sudah mendapatkan gelar ODF. Ke-12 kelurahan tersebut diantaranya Jelambar Baru, Tomang, Jembatan Besi, Jembatan Lima, Kali Anyar, Tambora, Mangga Besar, Pinangsia, Tangki, Tanjung Duren Utara dan Pegadungan.
Ribuan Jamban Sehat
Niatan sama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membebaskan wilayah itu dari BAB sembarangan. Kini kabupaten di Jawa Timur itu membangun 1.004 jamban sehat di daerah setempat guna mengurangi masyarakat yang buang air besar secara sembarangan. Jamban sehat yang dibangun tahun ini jumlahnya meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 830 jamban.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Eko Bagus Wicaksono dalam keterangan pers di Pasuruan, Selasa, mengatakan jamban tersebut akan dibangun di 51 desa di 22 kecamatan. Dikutip dari Antara, anggaran pembangunan satu jamban Rp2,5 juta, sedangkan total anggaran Rp2,5 miliar.
Eko Bagus menjelaskan, anggaran yang digunakan tidak bersumber dari APBD induk. Namun, dana itu dialokasikan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). "Kalau per KK anggarannya sebesar Rp2,5 juta. Tapi kalau totalnya mencapai Rp2,5 miliar dari APBD Kabupaten Pasuruan yang bersumber dari DBHCHT," kata Eko.
Pembangunan jamban ini sendiri dimulai pada pertengahan bulan Oktober dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. Di sisi lain, meski tahun ini ada seribuan jamban sehat yang tengah dibangun, masih ada 22 ribu rumah warga yang belum memiliki jamban sehat.
Ia mengatakan secara bertahap Pemkab Pasuruan akan membangun jamban sehat karena minimnya anggaran yang dimiliki untuk membangun dengan jumlah yang jauh lebih banyak.
Bagikan ke:
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Whatsapp
Silahkan login untuk memberikan komentar
Login atau Daftar
Tentang kami
Redaksi
Pedoman Media Siber
Disclaimer
Privacy Policy
Kontak
©Validnews 2022 All rights reserved.