TEMPO.CO, Jakarta – Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi berencana akan mendatangi Kementerian Perhubungan besok, Jumat, 7 Oktober 2022. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan kedatangan ke Kemenhub itu bertujuan untuk melakukan audiensi soal tarif dan potongan komisi pengemudi transportasi online baik ojek online maupun taksi online oleh aplikator.
“Pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI belum, tapi mungkin dengan Kemenhub besok, baru mau dipastikan,” ujar Wiwit melalui pesan pendek pada Kamis, 6 Oktober 2022.
Adapun pembahasan dari audiensi tersebut, kata Wiwit, soal Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
“Ada tiga poin yang akan dibahas, penetapan tarif, platform fee, dan sanksi. Perwakilan saja (yang datang audiensi),” kata Wiwit.
Baca: Aplikator Sebut Potongan Komisi Ojol Dikembalikan dalam Bentuk Program ke Pengemudi, Asosiasi: Gimmick
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suharto belum menjawab pertanyaan Tempo soal rencana para kedatangan para pengemudi ojek online atau ojol tersebut.
Sedangkan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan akan mengecek informasi aduan itu. “Memang ada rencana tapi terbatas saja,” kata dia melalui pesan pendek, Kamis.
Sebelumnya, pada Rabu, 21 September lalu, para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Jakarta Pusat. Namun, mereka tidak berhasil menemui anggota dewan Komisi I, Komisi V, dan Komisi IX DPR RI untuk manyampaikan aspirasinya itu.
Saat itu, sekitar 11 orang perwakilan pendemo sempat masuk ke Gedung DPR. Mereka hanya diterima oleh Kepala Subbagian Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat Sugeng Irianto dan Analis Informasi Tarsa Priono.
“Hasilnya akan diagendakan pertemuan dengan Komisi I, Komisi V, dan Komisi IX yang direncanakan pada 28 September. Jamnya masih menunggu info dari pihak Humas DPR,” ujar penanggung jawab aksi, Wiwit, Rabu malam, 21 September 2022.
Menurut Wiwit, rencana pertemuan itu dijanjikan oleh Sugeng Irianto. “Betul (dijanjikan Sugeng Irianto). Nanti rencananya tidak membawa massa banyak, hanya perwakilan saja,” katanya. Namun hingga hari ini pertemuan itu belum juga dilakukan.
Baca juga: Kemenhub Mulai Bahas Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009: Agar Ojol Jadi Bagian Angkutan Umum
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Menhub Budi Karya mengatakan beberapa SPKLU di Jakarta bakal memancing penambahan SPKLU.
Kemenhub mengungkapkan bahwa pemerintah sangat serius untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Menurut Kemenhub jika jenis baterai motor listrik berbeda-beda akan merepotkan pengguna.
Kemenhub akhirnya mengeluarkan target baru jumlah kendaraan listrik pada 2022, yakni 13.236 sepeda motor listrik dan 39.883 mobil listrik.
Hingga 25 Oktober 2022 tercatat total sebanyak 31.827 kendaraan listrik yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
Kemenhub ingin ada mekanisme swapping untuk mengganti baterai khususnya untuk sepeda motor listrik. Apa maksudnya?
Kementerian Perhubungan memastikan rencana pemerintah membangun proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan lagi angan-angan.
Proyek fasilitas uji kendaraan di Bekasi akan digarap oleh konsorsium PT Indonesia International Automotive Proving Ground.
Adapun untuk dapat menggunakan layanan ini, pengguna mesti menggunduh aplikasi AirAsia.
Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor didanai dengan skema KPBU.
