TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyatakan pembahasan APBD DKI yang kerap molor bakal mempengaruhi kualitas anggaran. Dia merespons pembahasan APBD DKI 2023 yang lagi-lagi mepet tenggat waktu.
“Dampaknya kualitas dokumen KUA-PPA dan APBD semakin buruk, tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat,” kata dia dalam pesan teksnya, Senin, 31 Oktober 2022.
DPRD DKI baru membahas APBD DKI 2023 hari ini. Legislator Kebon Sirih itu terlebih dulu membedah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 lalu dilanjutkan dengan Rancangan APBD 2023.
Misbah berujar pemerintah DKI dan DPRD seharusnya membahas KUA-PPAS 2023 paling lambat pada minggu kedua Agustus 2022. Terlambatnya pembahasan berimbas pada rendahnya kualitas dokumen KUA-PPA, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta APBD.
“Karena waktunya jadi sangat pendek-pendek untuk pembahasan dokumen-dokumen tersebut,” ujar dia.
Dari penelusuran Tempo, pembahasan anggaran di dewan terlambat sejak 2019 hingga tahun ini. DPRD baru mengesahkan APBD 2020 pada 11 Desember 2019. Kemudian APBD 2021 disahkan pada 7 Desember 2020, dan APBD 2022 pada 29 November 2021.
Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Regulasi ini mengatur soal pengelolaan keuangan daerah.
APBD DKI 2023 rencananya disahkan pada 28 November 2022. Dewan telah sepakat tidak perlu membahas KUA-PPAS 2022 di setiap komisi. Dengan begitu, pembahasan KUA-PPAS 2022 langsung di Rapat Badan Anggaran alias Banggar.
Baca juga: DPRD DKI Sinkronisasi Usulan KUA-PPAS APBD 2023, Prasetyo Edi: Kami Bahas Lagi
Pemprov DKI tak lagi menganggarkan pembangunan rumah DP Nol Rupiah yang pernah jadi program andalan di era Anies Baswedan.
Ada delapan upaya penanggulangan banjir Jakarta yang menjadi fokus di APBD DKI 2023.
DKI Jakarta merestrukturisasi nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023. Ada pengurangan nilai APBD DKI.
Rapat DPRD DKI hari ini mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI yang dipimpin Sekretaris Daerah Jakarta Marullah Matali.
Muncul tiga karangan bunga di Balai Kota DKI dengan pesan meminta Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan DPRD DKI menyelamatkan Jakpro
Tiga karangan bunga berjejer di Balai Kota DKI Jakarta yang ditujukan kepada Heru Budi dan Ketua DPRD DKI dengan pesan soal masalah di Jakpro
Politikus PKS ini menilai pemerintah DKI sebaiknya tidak menerbitkan izin konser musik seperti Berdendang Bergoyang Festival untuk cegah Covid-19.
DPRD DKI Jakarta mulai melakukan sinkronisasi usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023.
DPRD DKI Jakarta mulai membahas APBD 2023 hari ini di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat.
PSI mendukung alokasi anggaran untuk fasilitas konseling dan pemulihan masalah kesehatan mental di DKI Jakarta